Pada acara penutupan, MN akan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan Resolusi revisi atas beberapa pasal dalam Resolusi 35 MN tentang pengambilan dan pemungutan suara kepercayaan terhadap pejabat yang dipilih atau diesahkan MN dan Dewan Rakyat; resolusi tentang pengawasan tema spesialis; Resolusi tentang pembaruan program pendidikan dan buku ajar untuk pendidikan umum .
Pada Senin sore (24 November), untuk meneruskan persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13, di kota Hanoi, MN memberikan suara untuk mengesahkan Undang-Undang (UU) amandemen mengenai Pengadilan Rakyat; UU amandemen mengenai Kejaksaan Rakyat dan berbagai Resolusi mengenai pelaksanaan semua UU ini.
Para anggota MN juga berbahas tentang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pemberantasan penyiksaan dan benetuk-bentuk ras diskriminasi atau sanksi yang kejam, tanpa berperikemanusiaan atau menghina manusia dan tentang meratifikasi atas Konvensi PBB tentang Hak para penyandang cacad.
Sebelum-nya, pada pagi harinya, MN memberikan pendapat terhadap Rancangan UU mengenai Pemerintahan Daerah. Para anggota MN menyetujui perlunya menyusun UU mengenai Pemerintah Daerah. Pemberlakuan UU mengenai Pemerintahan Daerah tidak hanya untuk mengatasi semua problematik dan masalah-masalah yang masih ada saja, melainkan juga mengkongkritkan ketentuan-ketentuan baru dari Undang-Undang Dasar (UUD) mengenai pembaruan organisasi dan aktivitas pemerintahan daerah guna meningkatkan hak mandiri, bertanggung jawab dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah.
Pada sore harinya, para anggota MN membahas ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang anti penyiksaan dan bentuk-bentuk perilaku atau hukuman yang kejam, tidak berkemanusiaan atau menghina manusia; Konvensi PBB tentang hak para penyandang cacad.
Mengenai ratifikasi Konvensi tentang hak para penyandang cacad, para anggota MN menegaskan bahwa meratifikasi konvensi ini memanifestasikan pendirian konsekwen dari Partai Komunis dan Negara Vietnam tentang hak manusia, merupakan pekerjaan yang perlu pada latar belakang di Vietnam ada kira-kira 7 juta orang penyandang cacad. Nguyen Sy Cuong, anggota MN Vietnam dari provinsi Ninh Thuan mengatakan: “Dari sekarang sampai akhir masa bakti MN Vietnam angkatan ke-13, MN Vietnam berencana akan mengesahkan sejumlah besar Rancangan Undang-Undang. Untuk memanifestasikan bahwa Vietnam bersedia memenuhi dan aktif menjamin kerangka hukum bagi usaha meratifikasi konvensi tersebut, maka badan-badan yang bertanggung jawab harus menaruh perhatian pada semua Rancangan Undang-Undang serta menambah ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan hak para penyandang cacad. Setelah MN meratifikasi konvensi ini, saya meminta kepada Pemerintah supaya segera mengesahkan rencana pelaksanaan konvensi yang diantaranya menunjukkan secara jelas peta jalannya untuk selangkah demi selangkah menggelarkannya”.
Mengenai ratifikasi Konvensi PBB tentang anti penyiksaan dan bentuk-bentuk perilaku atau hukuman yang kejam, tidak berkemanusiaan atau menghina manusia, para anggota MN berpendapat bahwa usaha ini mempunyai makna yang penting ketika Vietnam menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa bakti 2014-2016.
Menurut agenda, MN akan memberikan suara untuk mengesahkan Resolusi meratifikasi dua konvensi ini pada hari terakhir persidangan ke-8 MN Vietnam angkatan ke-13 pada 28 November ini./.