(VOVworld) – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jumat (20/1) dilantik dan mengganti pendahulunya Barack Obama menjadi pemimpin Gedung Putih. Menjadi Presiden AS yang  ke-45 juga berarti Donald Trump harus menghadapi serentetan tantangan politik dan ekonomi, diantaranya termasuk penananganan dengan luwes semua hubungan diplomatik agar bisa memberikan kepentingan sebenarnya mungkin kepada AS. Ini merupakan tugas yang tidak mudah. 

Tantangan-tantangan diplomatik  yang dinilai oleh kalangan analis akan menimbulkan kesulitan terhadap Presiden AS ke-45  ialah menangani hubungan dengan Rusia, Tiongkok, Uni Eropa, masalah nuklir Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK), masalah Suriah, masalah perdagangan bebas dan lain-lain.

Menangani hubungan-hubungan dengan Rusia, Tiongkok dan Uni Eropa

Hubungan dengan Rusia adalah salah satu masalah yang akan memusingkan kepala Donald Trump. Hubungan antara Washington dengan Moskwa terus-menerus berada dalam situasi tegang sejak Rusia menggabungkan semenanjung Krimea pada tahun 2014 dan AS menuduh Rusia mendukung kekuatan penuntut kemerdekaan di Ukraina Timur. Sejak trepilih menjadi Presiden, Donald Trump telah berulang kali memanifestasikan keinginan menghangatkan kembali hubungan antara AS dengan Rusia. Dia telah memilih Presiden merangkap Direktur Eksekutif Grup Permigasan Multilnasional AS, ExxonMobil, Rex Tillerson, seorang wirausaha yang punya hubungan erat dengan Rusia menjadi Menteri Luar Negeri dalam Pemerintah baru. Hal ini semakin memperkokoh lagi iktikat baik Pemerintah pimpinan Donald Trump dalam memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Pada latar belakang Pemerintah pimpinan Presiden Barack Obama baru saja mengumumkan sanksi-sanksi yang kuat terhadap Rusia dengan tuduhan bahwa Moskwa melakukan intervensi pada pilpres AS, Presiden terpilih Donald Trump menyatakan membuka kemungkinan menghapuskan semua sanksi kalau Moskwa membantu Washington dalam perang anti terorisme dan target-target yang penting lainnya. Akan tetapi, tidak lama setelah komentar tersebut, Konstantin Kosachev, Ketua Komisi Hubungan Luar dari Dewan Federal Rusia menyatakan bahwa Rusia jangan terlalu tergesa-gesa tapi perlu sangat berhati-hati terhadap usulan yang dikeluarkan oleh Donald Trump.

Terhadap Tiongkok, Presiden AS yang  ke-45  juga akan harus menghadapi banyak tantangan tentang ekonomi, perdagangan dan ancaman-ancaman keamanan cyber. Tentang masalah ekonomi, Donald Trump pernah mencela Tiongkok yang membuat perusahaan-perusahaan AS menjumpai kesulitan dalam persaingan dan menerapkan tarif tinggi terhadap produk-produk yang diimpor dari AS ke negara ini. Dia mengancam akan mengenakan tarif impor sebanyak 45% terhadap semua barang dagangan Tiongkok. Akan tetapi, hal ini tidak mudah. Menurut Anatol Lieven, Profesor Universitas Georgetown, anggota Program New America, Donald Trump akan tidak ada pilihan lain kecuali harus membangun hubungan dagang dengan Tiongkok, membela kepentingan para pekerja  dan perusahaan AS. Pada latar belakang perekonomian Tiongkok sedang berkembang melambat, hal ini akan menjadi teramat sulit dan pemerintah baru perlu menerima beberapa kompromi. Di bidang politik, pembicraan telepon antara  Donald Trump,  Presiden AS yang pertama  dengaran  serorang pimpinan Taiwan(Tiongkok sejak tahun 1979 telaha menghadapi protes dari pihak Beijing. Donal Trump masih sangsi-sangsi ketika menyatakan bahwa Tiongkok tetap masih   belum bekerjasama dengan AS dalam beberapa masalah seperti moneter, maslaah RDRK atau ketegangan-ketegangan di Laut Timur.

Hubungan dengan Uni Eropa juga diprakirakan akan tidak seberapa tenang bagi Presiden ke- AS.yang ke45. Beberapa hari sebelum upacara pelantikan, Donald Trump telah terkena celaan keras ketika mengomentari bahwa NATO telah usang dan bahwa katanya, setelah Inggris, akan ada banyak negara lain yang meninggalkan Uni Eropa. Kanselir Jerman, Angela Merkel menegaskan bahwa Eropa menguasai nasibnya sendiri dan dia akan terus berupaya keras untuk mendorong ekonomi dan melawan terorisme dalam kalangan Uni Eropa. Wakil Senior urusan kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri  Uni Eropa, ibu Federica Mogherini juga membantah komentar yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentang keterkaitan Uni Eropa.

Masalah Suriah, RDRK dan permufakatan-permufakatan kerjasama

Ketika Donald Trump masuk Gedung Putih, bentrokan di Suriah telah berkepanjangan  sampai  tahun ke-6. Donald Trump pernah mengungkapkan kemungkinan akan mengurangi dukungan terhadap kelompok-kelompok oposisi di Suriah dan sebagai penggantinya akan berfokus membasmi organisasi yang menamakan diri sebagai “Negara Islam” (IS). Tidak hanya begitu saja, Presiden AS yang ke-45  harus mengeluarkan keputusan tentang cara mendekati pemerintah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Para pakar menyatakan bahwa ada banyak kemungkinan, Donald Trump akan mempertahankan peranan militer AS di Suriah seperti dalam periode Presiden Barack Obama. Akan tetapi, mungkin Donald Trump akan melakukan intervensi terhadap proses rekonstrukturisasi Suriah secara terpaksa. Selain itu, Donald Trump harus menangani kecemasan-kecamasan dari tentang ijo-uji coba nuklir dan peluncuran rudal yang dilakukan oleh RDRK pada latar belakang banyak pakar menyatakan bahwa ini bukanlah masalah yang Donald Trumpir menguasai  secara jelas.

Dengan slogan “Negara AS  di  atas segala-galanya”, Donald Trump mencari cara menarik diri dari permufakatan-permufakatan regional dan global yang sudah dikomitmenkan oleh AS. Sejak melakukan kampanye pemilihan, Donald Trump telah berulang kali menyatakan menentang semua perjanjian perdagangan bebas karena hal membuat warga negara AS kehilangan lapangan kerja. Pada saat Donald Trump menegaskan bahwa AS akan menarik diri dari Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (TPP), maka Wilbur Ross, orang yang dipilih menjadi Menteri Perdagangan AS menegaskan bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) akan juga merupakan satu dari perioritas primer yang dipelajari oleh Pemerintah baru. Akan tetapi, tugas-tugas  ini juga menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian AS.

Pernah mencapai kemenangan di luar dugaan dalam pilpres AS (11/2016), apakah Donald Trump akan sukses dalam menangani hubungan-hubungan luar negeri dalam masa bakti 4 tahun?. Jelaslah bahwa ini bukanlah tugas yang mudah bagi pemimpin negara yang punya perekonomian yang besarnya nomor satu di dunia.