(VOVworld) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Fumio Kashida, pada Jumat (15/4), telah  menyampaikan  “Buku Hijau Diplomatik-tahunn 2016”  kepada kabinet negara ini, diantaranya ada isi yang menyatakan kecemasan tentang laju militerisasi cepat yang dilakukan oleh Tiongkok dan pembangun pos-pos depan dan haluan menggunakan tentara  oleh Beijing di kawasan-kawasan laut  yang dipersengketakan di Laut Timur. “Buku Hijau Diplomatik-tahun 2016” ini menunjukkan:  Jepang harus “berkoordinasi dengan komunitas internasional untuk menjaga kebebasan maririm dan perdamaian” pada latar belakang Tiongkok semakin melakukan tindakan eskalasi ketegangan di Laut Timur. Jepang juga “sangat merasa cemas” tentang sengketa teritorial laut di Laut Timur pada latar belakang negara ini sedang mengusahakan keselamatan bagi jalan laut, kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur karena bergantung pada impor  sumber energi lewat jalan laut. 

Menlu Jepang, Fumio Kashida
(Foto: .baogiaothong.vn)

Tentang masalah Laut Huatung, “Buku Hijau Diplomatik-tahun 2016” tersebut mengulangi lagi bahwa negara ini bertekat membela wialayah dan teritorial laut, bersamaan itu juga mencela kapal Tiongkok sering merembes teritorial laut  di dekat  kepulauan yang dipersengketakan Senkaku dimana Tiongkok menyebut-nya sebagai Djaoju. Namun, dokumen ini juga menekankan makna penting dari dialog dengan Tiongkok.

Tentang program pengembangan rudal dan nuklir Republik Demokrasi Rakyat Korea, “Buku Hijau Diplomatik-tahun 2016”  menunjukkan:  Ini merupakan satu “ancaman langsung dan serius” terhadap keselamatan Jepang dan merugikan perdamaian dan keamanan di Asia Timur Laut dan komunitas internasional, bersamaan itu menegaskan: Tokyo akan “mendesak kuat negara ini melaksanakan langkah-langah kongkrit yang menuju ke denuklirisasi”. Di samping itu, dokumen tersebut mengungkapkan hubungan antara Jepang dan Rusia  serta antara Jepang dan Republik Korea.