Melalui diskusi, para anggota MN menyepakati opsi memungut pajak pendapatan perseorangan terhadap pendapatan tambahan dimana wajib pajak tidak bisa menjelaskan secara masuk akal tentang asal-usulnya. Akan tetapi, bagi pelaporan harta benda yang tidak bisa menjelaskan secara masuk akal tentang asal-usul ketentuan seperti dalam RUU belum bisa meyakinkan secara hukum dan praktek.

Ketua MN Viet Nam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan menganggap bahwa RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (amandemen) telah disiapkan secara teliti dan melalui dua Persidangan MN. Akan tetapi, tentang penanganan harta benda dan pendapatannya dimana wajib pajak tidak bisa menjelaskan secara masuk akal tentang asal-usul ketentuan seperti dalam RUU belum bisa meyakinkan secara hukum dan praktek;  pemungutan pajak sebesar 45% terhadap harta benda yang tidak bisa menjelaskan secara masuk akal tentang asal-usulnya juga belum bisa meyakinkan. Beliau meminta supaya setelah persidangan ke-25 terus menerima pengalaman internasional dan mengundang badan-badan dalam Badan Pengarahan urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan badan-badan yang bersangkutan supaya terus meminta pendapat, menyempurnakan RUU tersebut secara meyakinkan.