Komite Tetap MN Vietam memberikan pendapat kepada pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

(VOVworld) - Untuk melanjutkan persidangan ke-21,  pada Rabu pagi (18 September),  Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam  memberikan pendapat kepada  laporan Pemerintah tentang pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi-tahun 2013.

Komite Tetap MN Vietam  memberikan pendapat kepada   pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi. - ảnh 1
Komite Tetap MN Vietnam  memberikan pendapat kepada  laporan Pemerintah tentang pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi-tahun 2013.
(Foto: dienbientv.vn)

Ketika memberikan pendapat kepada laporan tersebut, beberapa peserta   persidangan tersebut mengatakan bahwa  meskipun  telah mecapai hasil-hasil yang positif, tapi  situasi korupsi  belum  mempunyai  tanda-tanda berkurang yang terjadi di  banyak instansi di berbagai tingkat  dan di banyak bidang  dengan siasat-siasat yang  canggih.  Korupsi  dalam pengelolaan dan penggunaan  tanah, perkreditan dan perbankan, pengelolaan modal dan harta benda di beberapa badan usaha milik negara  telah menimbulkan kerugian besar dalam hal ekonomi. Pekerjaan mencegah, menemukan dan menangani korupsi belum memenuhi tuntutan. Para peserta mengatakan harus menganalisis,  memberikan penilaian yang lebih jelas tentang situasi korupsi berdasarkan pada pekerjaan penyelidikan, pemeriksaan dan laporan dari semua instansi serta memberikan informasi kepada opini umum dan kantor pemberitaan untuk merekomendasi  langkah-langkah mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Disamping itu, harus menetapkan tanggung jawab dari semua badan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemimpin dari semua badan ini.

          Pada Rabu sore,  Komite Tetap MN Vietnam membahas  dan memberikan pendapat kepada Undang-Undang  amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Notaris. Banyak  anggota  Komite Tetap MN  setuju dengan haluan terus mendorong  pekerjaan memasyarakatkan aktivitas notaris  dengan solusi-solusi  yang ditetapkan dalam  rancangan Undang-Undang ini.  Namun,  beberapa anggota  beranggapan bahwa haluan ini harus dipelajari dan membuat peta jalan yang kongkrit./.


Komentar

Yang lain