(VOVworld) – Pada Senin pagi 17 September di kota Hanoi, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam meneruskan sidang ke-11 yang memberikan pendapat kepada Rancangan Amandemen atas Undang-Undang Pertanahan. Ketua MN Vietnam Nguyen Sinh Hung telah memimpin sidang ini. RUU (amandemen) tersebut terdiri dari 14 bab, 190 pasal, jadi tambah 6 bab dan 44 pasal terbanding dengan UU tentang Pertanahan yang sedang berlaku. Rancangan Amandemen tersebut menentukan penyusunan perancangan, penggunaan tanah yang terdiri dari 3 tingkat yaitu: tingkat negara, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten untuk mengatasi situasi kurang konektivitas dan kurang sinkron dalam perancangan antara semua provinsi dan daerah, serta menghemat biaya dan memperpendek waktu penyusunan perancangan tentang penggunaan tanah, khususnya di tingkat kecamatan.
Ketua MN Nguyen Sinh Hung memimpin sidang ini
(Foto: baosonla.org.vn)
Rancangan Amandemen menentukan bahwa negara bisa secara inisiatif menyita kembali tanah sesuai dengan perancangan dan rencana penggunaan tanah yang sudah diumumkan, bersamaan itu mengorganisasi pemberian santunan, bantuan dan pemukiman kembali untuk menciptakan tanah yang “bersih”.
Ketentuan memperpanjang waktu penyerahan tanah pertanian kepada perseorangan dankepala keluarga selama 50 tahun mendapat kesepakatan tinggi dari Komite Tetap MN Vietnam karena ketentuan seperti itu bertujuan mengatasi ketidak-adilan antara waktu penggunaan tanah dari kaum tani dan badan usaha. Komite Tetap MN juga meminta kepada badan penyusun Undang-Undang supaya aktif menguasai semangat dan haluan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992 untuk merancang semua ketentuan RUU supaya sesuai dengan UUD (amandemen) dan tetap mempertahankan laju dan jadwal pengesahan RUU, memenuhi tuntutan dan keinginan pemilih seluruh negeri./.