Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat tentang RUU mengenai Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama

(VOVworld) – Pada Jumat pagi (14 Agustus), persidangan ke-40 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam terus berlanjut dengan memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama. Pada pembukaan sesi sidang ini, Komite Tetap MN mendengarkan pemaparan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Vietnam tentang RUU tersebut serta mendengarkan laporan verifikasi yang disampaikan oleh Dao Trong Thi, Ketua Komite Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda, Pra-pemuda dan Anak-Anak MN Vietnam.


Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat tentang RUU mengenai Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama - ảnh 1
Penganut agama bebas melakukan aktivitas keagamaan
Foto: btgcp.gov.vn


Menurut laporan verifikasi ini, Komite Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda, Pra-pemuda dan Anak-Anak MN Vietnam menyepakati perlunya memberlakukan RUU tersebut. RUU mengenai Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama bertujuan mengkongkritkan hak bebas berkepercayaan dan beragama yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar -tahun 2013 dan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sudah ditanda-tangani Vietnam pada 24 September 1982. RUU ini terdiri dari 15 butir baru yang mendasar, dimana yang patut diperhatikan ialah: memperluas skala subyek tentang hak kebebasan berkepercayaan dan beragama; mengeluarkan ketentuan tentang perilaku-perilaku yang dilarang di bidang kepercayaan dan agama; menentukan secara kongkrit partisipasi dari semua organisasi agama di bidang kesehatan, pendidikan, pengajaran kejuruan, aktivitas amal dan kemanusiaan; aktivitas agama yang dilakukan orang asing di Vietnam dan pengelolaan negara terhadap kepercayaan dan agama.

Pada Jumat sore (14 Agustus), para anggota MN telah memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindingan dan Perawatan Anak-Anak (amandemen). Mayoritas anggota MN sepakat dengan ketentuan-ketentuan memperluas hak-hak anak-anak, bersamaan itu mengusulkan agar RUU ini perlu menentukan lagi tanggung jawab keluarga, sekolahan dan sosial untuk melaksanakan hak anak-anak dan mencegah secara efektif pelecehan  terhadap anak-anak. Para anggot MN juga mengusulkan supaya menyusun undang-undang yang menentukan sistim  perlindungan anak-anak, dan hak partisipasi dari anak-anak perlu ditarik dari pengalaman internasional tentang penyusunan undang-undang tentang perlindungan anak-anak dan praktek Vietnam.
Berita Terkait

Komentar

Yang lain