(VOVworld) - Konferensi ke-6 Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM-6) telah berakhir pada Selasa 29 Mei  di Kamboja dengan mengesahkan  dua naskah penting yaitu dokumen tentang konsep mempelajari frekuensi penyelenggaraan Konferensi Menteri Pertahanan ASEAN yang diperluas (ADMM+) dan Pernyataan bersama  tentang penguatan  kesatuan ASEAN demi satu komunitas  yang harmonis dan aman.

  Ketika berpidato di sini,   Jenderal  Phung Quang Thanh,  Menteri Pertahanan, Kepala delegasi tingkat tinggi Kementerian Pertahanan Vietnam  telah menunjukkan penilaian dan pandangan Vietnam tentang masalah-masalah pertahanan, keamanan di kawasan dan di dunia. Tentang situasi Asia Tenggara, Jenderal Phung Quang Thanh  mengatakan bahwa kawasan ini tetapi mempertahankan lingkungan yang damai, stabil, bekerjasama dan berkembang, tetapi  juga masih potensial dengan bahaya,  tantangan keamanan baik yang   bukan  tradisional  maupun yang tradisional.

         Tentang  masalah sengketa  garis perbatasan  dan wilayah  di kawasan dan kedaulatan di Laut Timur, Jenderal Phung Quang Thanh mengatakan: Masalah sengketa  kedaulatan di Laut Timur adalah satu kenyataan yang tidak perlu kita hindari karena itu  terjadi di kawasan Asia Tenggara dan  adalah sengketa  antar-negara ASEAN dan antara beberapa negara ASEAN dengan negara di luar kawasan ASEAN.  Menteri Phung Quang Thanh menegaskan: Semua negara ASEAN harus bertekat mempertahankan lingkungan yang damai, stabil, bekerjasama dan berkembang untuk membangun  komunitas politik-keamanan pada tahun 2015. Untuk melaksanakan  tujuan ini, Jenderal Phung Quang Thanh  mengatakan bahwa semua pihak  harus tenang,  sangat  mengekang diri,  mengadakan perundingan secara damai untuk menangani semua sengketa  di laut dengan hukum internasional, diantaranya ada Konvensi  PBB tentang Hukum Laut -1982 (UNCLOS-1982). Yang mendesak  ini, semua pihak  harus melaksanakan secara menyeluruh dan efektif Deklarasi tentang perilaku dari semua pihak  di Laut Timur (DOC) yang ditandatangani  oleh semua  negara ASEAN dan Tiongkok, menuju ke penyusunan Kode Etik tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur (COC). Sedangkan,  sengketa-sengketa multilateral, antara banyak negara, banyak pihak harus ditangani secara multilateral, berupaya  mencari  solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Di  samping itu,  semua negara  harus membina kepercayaan,  mencegah  bentrokan dengan  cara memperkuat  kerjasama  pertahanan bilateral dan multilateral dalam  mekanisme ADMMdan ADMM+. Namun kalau memperkuat  kerjasama  dengan para mitra dialog di luar kawasan, ASEAN harus memegang peranan dominan.

         Pada Konferensi ini,  para Menteri  Pertahanan telah mengesahkan dokumen tentang konsep mempelajari frekuensi menyelenggarakan ADMM+ dan sepakat meningkatkan  frekuensi  penyelenggaraan ADMM+  dari tiga tahun  sekali  menjadi 2 tahun sekali, setelah ADMM+ ke-2 di Brunei Darussalam. Ketika mengakhiri Konferensi ini,  para Menteri  telah menandatangani  Pernyataan bersama yang antara lain menegaskan keinginan memperkuat lebih lanjut lagi peranan ADMM dan ADMM+  dalam mendorong  kerjasama praksis dan intervensi antara ASEAN dengan negara mitra dialog tentang masalah-masalah srategis, pertahanan, keamanan yang berpengaruh terhadap kawasan. Pernyataan ini  juga terus  menegaskan lagi  komitmen dari semua negara anggota ASEAN tentang pelaksanaan secara menyeluruh  dan efektif  DOD dan menuju ke pengesahan  COC serta menekankan peranan penting  dari kebebasan pelayaran di Laut Timur sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, termasuk  Konvensi PBB tentang Hukum Laut -1982./.