Menurut RUU tersebut, Presiden Rusia bisa memberikan hak mengenakan langkah-langkah balasan berbeda – beda kepada Pemerintah. Tapi, sanksi-sanksi ini mungkin tidak perlu menerapkan bermacam jenis barang yang dibutuhkan dan jenis barang sama yang tidak diproduksi oleh Rusia. Presiden Rusia juga punya hak mengeluarkan keputusan-keputusan sanksi yang sesuai berdasarkan pada rekomendasi-rekomendasi Dewan Keamanan Rusia, melarang atau membatasi para warga negara Rusia dan perusahaan Rusia yang bekerjasama melakukan bisnis dengan mitra asal negara-negara “tidak akrab” dengan Rusia dan melarang impor jenis barang dagangan yang diproduksi para mitra ini. Perintah larangan impor ini tidak diterapkan terhadap warga negara Rusia atau orang asing yang melakukan mengimpor untuk digunakan sendiri. Para maujud asing juga dilarang memasok jasa dan barang dagangan, menciptakan lapangan kerja dalam badan-badan Negara Rusia dan tidak dibolehkan ikut serta pada proses privatisasi di Rusia.

Menurut rencana, RUU ini akan disampaikan Dewan Federal (Majelis Tinggi) Rusia untuk díeahkan sebelum Presiden Rusia menandatangani pemberlakuan UU ini supaya menjadi efektif.