(VOVworld) – Kementerian Dalam Negeri Vietnam, Selasa pagi (15/12) di kota Hanoi mengadakan konferensi evaluasi sementara masa 5 tahun pelaksanaan Resolusi 45 Pemerintah dan evaluasi sementara tahap pertama Strategi pengembangan pemuda Vietnam tahap 2011-2020. Selama 5 tahun melaksanakan Resolusi 45 tentang memperkuat kepemimpinan Partai terhadap pekerjaan pemuda pada periode penguatan industrialisasi dan modernisasi telah menciptakan perubahan yang positif dalam pemahaman dari Pemerintahan berbagai tingkat terhadap kaum pemuda dan pekerjaan kepemudaan. Pendidikan kejuruan dan wajib kejuruan untuk kaum pemuda dilaksanakan secara sinkron dan efektif, prosentase yang mendapat pendidikan kejuruan mencapai 40% lebih. Vu Dang Minh, Kepala Direktorat Kepemudaan dari Kementerian Dalam Negeri Vietnam, berpendapat bahwa harus memperkuat pendidikan kejuruan kepada kaum pemuda supaya mereka bisa memberikan sumbangan kepada usaha pembangunan Tanah Air.

Vu Dang Minh mengatakan: “Untuk menangani masalah lapangan kerja bagi kaum pemuda, harus menjamin sosial-ekonomi, menciptakan posisi dan lapangan kerja untuk kaum pemuda. Dalam proses pelaksanaan usaha ini, semua kementerian, instansi dan daerah memberikan bimbingan yang ketat, diantaranya berfokus memberikan pendidikan kejuruan dan menangani masalah lapangan kerja untuk kaum pemuda. Khususnya kaum pemuda di daerah pedesaan, zona industri, zona prosesing ekspor dan zona teknologi tinggi”.

Para peserta konferensi ini juga meminta supaya memberikan bantuan dan menciptakan syarat yang kondusif kepada kaum pemuda untuk ikut serta pada gerakan pengembangan sosial-ekonomi misalnya: menangani masalah lapangan kerja, mengentas dari kemiskinan, membangun pedesaan baru, terus memperluas proyek transfer kemajuan iptek kepada kaum pemuda. Bersamaan itu merangsang dan mengembangkan badan-badan usaha kecil dan menengah, pola ekonomi usaha tani yang dikelola oleh kaum pemuda, khususnya di daerah pedesaan, daerah pedalaman dan daerah pelosok, serta menciptakan syarat kepada kaum pemuda untuk mengelola dan menggunakan sumber modal pinjaman dari Dana nasional urusan lapangan kerja, modal dari bank kebijakan sosial.