Lebih dari 200 delegasi dari 10 negara, kantor perwakilan asing, institut penelitian dan universitas menghadiri dialog tersebut. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Akademi Diplomatik Vietnam, Dana Pendukung Penelitian Laut Timur, Dana Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) (dana politik Jerman) di Vietnam dan Kedutaan Besar Australia di Vietnam.
Dalam pidato pembukaan, Profesor Muda, Doktor Nguyen Thi Lan Anh, Wakil Direktur Akademi Diplomatik Vietnam, menekankan bahwa Vietnam terus berkomitmen mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS), serta secara aktif mengimplementasikan Perjanjian BBNJ:
“Tugas utama kita saat ini adalah menerapkan Perjanjian tersebut ke dalam praktik secara efektif. Bagi Vietnam, sebagai negara dengan garis pantai sepanjang lebih dari 3.200 kilometer, ini merupakan persoalan yang sangat nyata dan mendesak. Resolusi Nomor 20 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam menetapkan target menjadikan Vietnam sebagai negara maritim yang kuat, dengan tata kelola samudra yang modern, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang canggih, serta lingkungan laut yang sehat. Visi ini memiliki keterkaitan yang jelas dengan target Perjanjian BBNJ.”
Duta Besar Australia untuk Vietnam, Gillian Bird mengatakan bahwa Dialog tersebut merupakan kesempatan untuk meningkatkan berbagi pengalaman dan kerja sama regional dalam tata kelola samudra:
“Dialog Kelautan ini merupakan kesempatan penting untuk bertukar pandangan, berbagi pengalaman, memperkuat kerja sama regional dan mendorong berbagai prinsip serta standar sebagai landasan bagi tata kelola samudra yang adil dan efektif. Dengan bekerja sama dan mematuhi hukum internasional, kita dapat turut memastikan bahwa manfaat dari samudra yang sehat, aman dan berkelanjutan dapat dilestarikan bagi generasi-generasi mendatang.”
Sementara itu, Lewe Paul, Kepala Perwakilan Dana Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Vietnam, juga menekankan peran Dialog tersebut dalam menghubungkan hukum, kebijakan, ilmu pengetahuan dan pelaksanaan berbagai komitmen internasional.
