Meneruskan persidangan ke-21 Komite Tetap MN Vietnam angkatan ke -13

(VOVworld) -  Untuk meneruskan persidangan ke-21, pada Kamis pagi (12 September), Komite Tetap Majelis Nasional  (MN) Vietnam telah berbahas dan memberikan pendapat kepada laporan tentang pengambilan suara kepercayaan MN dan Dewan Rakyat  berbagai tingkat serta persiapan untuk persidangan ke-6 MN angkatan ke 13.

Meneruskan persidangan ke-21 Komite Tetap MN Vietnam  angkatan ke -13 - ảnh 1
Ilustrasi.
(Foto: toquoc.vn )


Menurut  laporan tersebut, pengambilan suara kepercayaan telah dilakukan secara serius, terbuka, transparan, menjamin proses, prosedur dan prinsip sentralisme demokrasi, peranan anggota MN dan anggota Dewan Rakyat diutamakan. Para anggota Komite Tetap MN Vietnam pada pokoknya setuju dengan laporan  pengambilan suara kepercayaan dari MN dan  Dewan Rakyat di berbagai tingkat. Tentang pekerjaan persiapan bagi persidangan ke-6, MN Vietnam  angkatan ke-13, Kepala Kantor MN, Nguyen Hanh Phuc menunjukkan bahwa total waktu  kerja dari MN pada persidangan itu memakan waktu kira-kira 35 hari (tidak terhitung hari libur), diantaranya sidang  persiapan dan upacara pembukaan  diselenggarakan pada 21 Oktober 2013 dan direncanakan akan berakhir pada 3 Desember 2013. Ini adalah persidangan yang memutuskan banyak isi penting, diantaranya ada pengesahan amandemen Undang-Undang Dasar 1992 dan Undang-Undang tentang Pertanahan (Amendemen).

Pada perbahasan pada sore harinya, ketika berbahas tentang Rancangan Undang-Undang mengenai  Pertanahan,  para anggota Komite Tetap MN beranggapan bahwa  penerimaan dan penyesuaian kali ini pada pokoknya memecahkan banyak problematik  dalam kehidupan nyata. Pada persidangan ini, Ketua MN Nguyen Sinh Hung beranggapan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) merupakan rancangan undang- undang yang penting, mempunyai arti politik dan  ekonomi mendalam, bersangkutan dengan kehidupan rakyat dan kestabilan Tanah Air. Beliau meninta kepada badan-badan penyusunan dan badan pemeriksaan berkoordinasi erat   dan menerima pendapat  perbahasan, meninjau kembali dan menjamin kelayakan Undang-Undang/.


Komentar

Yang lain