Meninjau perpanjangan waktu pelaksanaan uji coba pemberian visa elektronik kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam

(VOVWORLD) - Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada persidangan ke-6, Senin (05 November), telah membahas Laporan evaluasi tentang pelaksanaan uji coba pemberian visa elektronik kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam dan Resolusi MN tentang pelaksanaan uji coba pemberian visa kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam.
Meninjau perpanjangan  waktu pelaksanaan uji coba pemberian visa elektronik kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam - ảnh 1 Panorama satu sidang MN Vietnam (Foto: quochoi.vn)

Ketika menyampaikan laporan evaluasi tentang uji coba pemberian visa elektronik kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam, Menteri Keamanan Publik Vietnam, To Lam menegaskan bahwa : proses penggelaran pemberian visa elektronik kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam telah memenuhi tuntutan perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air yang dikaitkan dengan tugas menjaga pertahanan dan keamanan, turut memberikan sumbangan positif pada usaha integrasi internasional yang intensif, ekstensif dan komprehensif dari Tanah Air sekarang ini.

Sebelumnya, ketika membahas ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CP TPP) dan banyak naskah yang bersangkutan, para angota MN juga menyepakati ratifikasi perjanjian tersebut. Vu Tien Loc, anggota MN Vietnam dari Provinsi Thai Binh mengatakan:

“Seiring dengan ratifikasi CP TPP, saya meminta kepada Pemerintah supaya membangun program aksi untuk menjamin agar pelaksanaan perjanjian ini mencapai hasil-guna. Program tersebut harus memenuhi tiga  kriterium. Pertama ialah harus melaksanakan secara lengkap tugas-tugas penyusunan  kebijakan dan Undang-undang yang perlu, tidak hanya untuk menaati komitmen-komitmen perjanjian ini, melainkan juga menghadapi tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Kedua ialah memprakirakan opsi-opsi kongkrit, kita tidak hanya melaksanakan secara serius perjanjian ini melainkan juga melaksanakan secara bijaksana, tidak hanya menaati melainkan juga secara berinisiatif memanfaatkannya demi kepentingan badan usaha, negara  dan bangsa. Ketiga ialah program pelaksanaan aksi, perlu menekankan pengorganisasian melaksanakan dan membantu para obyek yang menghadapi pengaruh, khususnya badan-badan usaha mikro, kecil dan menengah serta obyek-obyek di kawasan pertanian dan pedesaan.”

Pada hariyang sama, MN juga membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dari Rancangan Undang-Undang mengenai Pasukan Polisi Laut Vietnam.

Komentar

Yang lain