(VOVworld) – Untuk melanjutkan persidangan ke-11, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, Selasa pagi (29/3), para anggota MN berbahas tentang 4 laporan yang disampaikan Presiden Negara, Pemerintah, Perdana Menteri (PM), Ketua Mahkamah Rakyat Agung, Jaksa Rakyat Agung.

Ketika berbahas tentang laporan pekerjaan masa bakti dari Presiden, banyak anggota MN menilai bahwa selama 5 tahun ini, Presiden Negara telah memberikan sumbangan penting dalam proses reformasi perundang-undangan, dalam pekerjaan hubungan luar negeri serta memberikan suara yang kuat dalam masalah keamanan, membela kedaulatan Tanah Air.

Tentang laporan dari Pemerintah dan PM, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh, Tran Du Lich menganggap: “Pemerintah telah melakukan tiga pekerjaan yang menonjol. Pertama, Pemerintah telah konsisten dengan 3 target: menstabilkan ekonomi makro, menanggulangi inflasi, mempertahankan pertumbuhan secara sesuai, menangani masalah jaring pengaman sosial. Kedua, saya menilai tinggi upaya keras dalam manajemen serta penyusunan undang-undang untuk diajukan kepada MN dan pemberlakuan keputusan yang dilakukan Pemerintah semuanya dengan konsisten memasukkan lebih banyak faktor pasar ke dalamnya, mengambil dasar integrasi sebagai satu cara untuk memperpendek proses industrialisasi. Oleh karena itu, semua hasil yang sudah dicapai telah memperbaiki sistim perundang-undangan dan lingkungan investasi. Ketiga, pekerjaan paling menonjol yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masa bakti ini ialah melakukan perundingan dengan sukses Perjanjian-perjanjian bilateral generasi baru, membantu meningkatkan posisi Vietnam”.

Ketika memberikan pendapat terhadap dua laporan yang disampaikan oleh Jaksa Rakyat Agung dan Ketua Mahkamah Rakyat Agung, para anggota MN menganggap bahwa dalam masa bakti lalu, dua cabang ini telah mencapai hasil-hasil positif di semua segi seperti pekerjaan pembangunan instansi ini, berfokus melakukan peninjauan, investigasi dan pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas kejaksaan dan pengadilan; meninjau dan menangani perkara salah tuduh secara terbuka dan transparan; berkoordinasi erat dengan badan-badan hukum yang lain dalam pengadilan.