(VOVworld) – Perbahasan ini berlangsung selama sehari pada Selasa (5 November) dengan dihadiri oleh 42 anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam sebelum MN Vietnam mengesahkan segala Rancangan Amandeman Undang-Undang Dasar-tahun 1992 (UUD-1992). Semua pendapat menilai tinggi upaya Komite Perancangan Amandemen Undang-Undang Dasar dalam menerima sumbangan pendapat rakyat pada Rancangan Amandemen ini. Para anggota MN juga memberikan pendapat tambahan tentang ketentuan kontrol terhadap kekuasaan, peranan badan usaha dan mekanisme aktivitas MN serta ketentuan-ketentuan tentang pertanahan.

Ketika memberikan sumbangan pendapat tentang mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, Huynh Ngoc Dang, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Duong mengatakan bahwa Rancangan Amandemen UUD-1992 yang menunjukkan bahwa kekuasaan Negara adalah satu dengan pembagian kerja, koordinasi dan kontrol antar-lembaga negara dalam pelaksanaan hak legislatif, eksekutif dan yudikatif  merupakan isi penting. Isi kontrol antar-lembaga Negara dalam pelaksanaan 3 hak tersebut merupakan hal yang baru dan maju.

Persidangan ke-6, MN Vietnam angkatan ke-13
(Foto: vovworld.vn)

         Ketentuan-ketentuan tentang pertanahan juga merupakan isi yang banyak disinggung oleh para anggota MN. Bui Manh Hung, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Phuoc, mengatakan: “Tentang hak dan kewajiban organisasi, perseorangan yang mendapatkan hak penggunaan tanah dari Negara, saya menganggap bahwa hak penggunaan tanah pada hakekatnya merupakan hak kepemilikan harta benda, oleh karena itu saya minta agar Undang-Undang Dasar perlu menegaskan hak penggunaan tanah adalah hak kepemilikan harta benda dan menjadi fundasi untuk perancangan, pembebasan dan penarikan kembali. Di segi lain, pengguna tanah harus punya kewajiban untuk menggunakan dan memanfaatkan-nya secara berhasil guna, tidak menterlantarkan dan memboroskan. Tentang penarikan kembali tanah, Undang-Undang Dasar ini perlu menentukan secara jelas bahwa MN dan Dewan Rakyat di tingkat provinsi merupakan badan perwakilan bagi rakyat dalam mempelajari perlunya penarikan kembali tanah”.
   
Tentang organisasi pemerintahan daerah, semua pendapat menyetujui ketentuan-ketentuan tentang kesatuan administrasi dan organisasi pemerintahan daerah sesuai dengan Rancangan tersebut karena hal itu akan menciptakan keluwesan untuk pembaruan organisasi pemerintahan daerah, menciptakan syarat untuk pembentukan pemerintahan perkotaan dan pemerintahan pedesaan di kemudian hari.

       Beberapa pendapat juga menyatakan kesepakatan dengan isi tentang keagamaan dan etnis minoritas dalam Rancangan Amandemen. Nguyen Danh Ut, anggota MN Vietnam dari provinsi Kien Giang meminta supaya menunjukkan dengan lebih jelas tentang pekerjaan di kalangan etnis. Dia mengatakan: “Masalah etnis minoritas merupakan hal yang sangat perlu bagi kebijakan etnis. Akan tetapi, tentang usaha menetapkan bangsa yang satu dari etnis-etnis, maka hanya perlu menetapkan negara Republik Sosialis Vietnam adalah negara satu-satunya dari etnis-etnis di Vietnan. Dengan ditetapkan begitu, maka orang-orang yang tidak tinggal di Vietnam tapi punya kewarganegaraan Vietnam dan sedang tinggal di luar negeri, juga punya negara ialah Vietnam, bersamaan itu sesuai dengan ketentuan tentang orang Vietnam di luar negeri yang dilindungi Negara dan sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Vietnam.