(VOVworld) – Untuk melanjutkan agenda kerja Persidangan ke-9, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Kamis pagi (21 Mei), di kota Hanoi, para anggota MN melakukan perbahasan di Aula tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Front Tanah Air Vietnam (amandemen). RUU ini meliputi isi-isi tentang skala pengaturan, penjelasan kata-kata, peranan dan posisi Front Tanah Air Vietnam dalam sistim politik; partisipasi Front Tanah Air Vietnam dalam membangun pemerintahan rakyat; pengawasan dan kritik sosial. RUU kali ini menambah dan memperjelas posisi, peranan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistim organisasi dan aktivitas Front Tanah Air Vietnam berbagai tingkat.

Ibu Tran Hong Tham, anggota MN kota Can Tho mengatakan: “Saya meminta supaya menentukan secara lebih jelas fungsi, tugas, wewenang dan syarat untuk menjamin aktivitas Front Tanah Air Vietnam, terutama dalam aktivitas pengawasan dan kritik sosial. Dari situ, Front Tanah Air Vietnam sungguh-sungguh menjadi tempat untuk menghimpun dan membangun persatuan besar seluruh bangsa, wakil yang membela hak serta kepentingan yang sah dan pada tempatnya dari rakyat, turut membangun sistim politik yang kuat dan efektif”.

Juga pada pagi hari itu, Ketua Komisi Perundang-undangan MN, Phan Trung Ly mempresentasikan Pemaparan tentang rencana Program legislasi MN tahun 2016. Kepala Kantor MN, Nguyen Hanh Phuc mempresentasikan Pemaparan tentang RUU mengenai aktivitas pengawasan MN dan Dewan Rakyat.

Pada sore harinya, para anggota MN membahas RUU mengenai Wajib Militer (amandemen). UU mengenai Wajib Militer diesahkan pada Persidangan ke-2 MN angkatan ke-7, pada 30 Desember 1981; telah mengalami revisi dan tambahan pada tahun 1990, 1994 dan 2005. Akan tetapi, UU mengenai Wajib Militer sekarang menunjukkan beberapa problematik dan belum sesuai dengan praktek. Mayoritas pendapat menganggap supaya mempertahankan usia masuk tentara seperti ketentuan UU sekarang yaitu dari 18 sampai 27 tahun. Ada pendapat yang mengusulkan supaya jangan menetapkan keharusan masuk tentara terhadap mahasiswa perguruan tinggi yang sedang belajar menurut sistim reguler di basis-basis pendidikan dalam sistim pendidikan nasional./.