(VOVworld) – Dalam persidangan ke-9 pada Selasa pagi (23 Juni) di kota Hanoi, ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai acara administrasi (amandemen), para anggota Majelis Nasional (MN) pada pokoknya menyetujui RUU ini, diantaranya menentukan perluasan wewenang untuk pengadilan rakyat provinsi dan kota di bawah Pusat dalam mengadakan pengadilan tingkat pertama tentang gugatan administrasi dan perilaku administrasi dari Komite Rakyat tingkat kabupaten dan Ketua Komite Rakyat tingkat kabupaten.


Untuk mengatasi situasi pemberian mandat secara semaunya sendiri dalam pengadilan administrasi, para anggota MN meminta supaya UU ini perlu menentukan secara erat menurut arah Kepala Badan-badan administrasi Negara hanya bisa memberikan mandat kepada wakil kepala yang bersangkutan dengan bidang pengaduan; bersamaan itu mengenakan sanksi-sanksi terhadap orang-orang yang mendapat mandat tapi tidak bekerjasama dengan pengadilan, sehingga membuat usaha menangani kasus-kasus administrasi melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Para anggota MN juga berbahas tentang beberapa pendapat yang masih ada perbedaan dalam RUU mengenai acara administrasi (amandemen) seperti: perdebatan dalam acara administrasi, posisi hukum dari Kejaksaan Rakyat dalam acara administrasi, penambahan sidang pemeriksaan tentang penyerahan, pendekatan dan menterbukakan bukti.

Pada Selasa sore (23 Juni) ini, para anggota MN membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Referendum. Ini merupakan RUU penting yang untuk pertama kalinya dibahas di depan MN.

Para anggota MN menyepakati perlunya memberlakukan UU tersebut guna bisa secara tepat waktu mengkongkritkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013, menciptakan payung hukum bagi rakyat untuk ikut pada semua urusan Negara, langsung memanifestasikan hak kedaulatannya terhadap masalah-masalah yang penting dải Tanah Air. Beberapa anggota MN meminta supaya menentukan secara lebih kongkrit dan lebih jelas lagi masalah yang diputuskan MN untuk melakukan referendum.

Para anggota MN juga berpendapat bahwa pekerjaan legislasi harus mewarisi dan berkembang, menegaskan semua nilai demokratis langsung pada latar belakang Vietnam sedang semakin berintegrasi secara intensif dan ekstensif di bidang ekonomi dan politik dengan negara-negara lain di kawasan dan di dunia. Menurut itu, semua pengalaman dari negara-negara lain di dunia tentang penyusunan dan pelaksanaan UU tentang referendum harus dipelajari dan diterima secara sesuai./.