(VOVworld) – Untuk meneruskan agenda persidangan ke-9, Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13, pada Kamis pagi (28 Mei), para anggota MN melakukan perbahasan di aula dan mendengarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Referendum; laporan verifikasi RUU tentang Referendum; laporan pemaparan, penerimaan pendapat dan penyesuaian RUU tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau, serta berfokus membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam RUU tersebut.

Tentang laporan verifikasi RUU tentang Referendum, Komisi Perundang-Undangan dari MN sepakat dengan perlunya memberlakukan UU ini sehingga bisa tepat waktu mengkongkritkan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013, menciptakan payung hukum bagi warga untuk ikut serta pada urusan Negara, langsung memanifestasikan haknya terhadap masalah-masalah penting Tanah Air.

Mengenai RUU tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi, Bui Thi An berpendapat bahwa Vietnam memiliki garis pantai yang panjangnya kira-kira 3.200 Km dengan potensi sumber daya dan mineral yang besar, di samping itu juga ada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen seluas kira-kira 1 juta Km2. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan UU tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut dan Pulau adalah amat diperlukan untuk bisa mengelola dan memanfaatkan hasil-guna potensi laut Vietnam.

Ibu Bui Thi An mengatakan: “Pemerintah sebaiknya meneliti dan membentuk Kementerian Ekonomi Kelautan untuk bisa mengekploitasi dan mengelola secara paling efektif cabang ekonomi ini karena cabang ekonomi tersebut memberikan sumbangan kira-kira 50% GDP seluruh negeri. Saya berpendapat bahwa pembentukan Kementerian Ekonomi Kelautan adalah sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kenyataan Vietnam”.

Beberapa anggota MN meminta supaya terus mengeluarkan kebijakan khusus tentang laut dan pulau, khususnya kepulauan Truong Sa (Spratlys) dan Hoang Sa (Paracels) supaya semua kemeterian dan instansi di pusat dan di daerah, semua organisasi, perseorangan dan ilmuwan bisa aktif berpartisipasi pada penelitian, penanaman modal dan pengembangan 2 kepulauan ini, dengan makna bisa mengembangkan ekonomi, sekaligus turut membela keamanan dan pertahanan.

Pada sore harinya, MN terus melakukan temu kerja di aula, mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi RUU tentang Acara Administrasi (amandemen); membahas tentang pembukuan anggaran keuangan negara tahun 2013./.