Undang-Undang Tunisia  menentukan pada waktu mengenakan situasi darurat, kalangan otoritas dibolehkan melarang mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan dan rapat-rapat “yang bisa memimbulkan atau mempertahankan situasi tidak tertib”, serta menggunakan semua langkah untuk menjamin kontrol terhadap pers dan hasil cetakan. Langkah ini juga membolehkan Kementerian Dalam Negeri Tunisia menangkap beberapa orang yang melakukan tindakan “menimbulkan bahaya terhadap keamanan publik.”

Polisi Tunisia melakukan patroli di jalan di Ibukota Tunisia (Foto: Kantor Berita Vietnam)

Sementara itu, Badan Keamanan Intelijen Finlandia (SUPO) juga mengumumkan peningkatan taraf  peringatan  ancaman teror ke satu tingkat, pada latar belakang meningkatnya bahaya  organisasi yang menamakan diri “Negara Islam” (IS) yang berintrik melakukan satu serangan. Menunut penilaian Badan ini, para militan teror IS asing yang telah meninggalkan Finlandia untuk masuk IS dan sekarang sedang memegang jabatan-jabatan penting dalam organisasi ini, adalah salah satu di antara-antara ancaman-ancaman yang potensial sehingga Helsinki memingkat peringatan  keamanan. SUPO juga menilai bahwa pada latar belakang Finlandia dianggap sebagai sebuah negara Barat ikut serta pada Koalisi menentang IS, para anasir ekstrimis telah membuat praduk-praduk propoganda dalam bahasa Finlandia dengan isi yang    menghasut serangan-serangan terhadap negara ini.