(VOVWORLD) - Setelah pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu tentang pelaksanaan “kedaulatan Israel” atas Lembah Yordania dan Laut Mati sebelah Utara kalau menang dalam pemilihan pada tanggal 17/9 ini, Pemerintah Palestina, Arab Saudi dan Yordania telah mengutuknya secara keras.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Rabu (11/9), menyatakan menghentikan semua permufakatan yang telah ditandatangani dengan Israel kalau Israel memaksakan kedaulatan terhadap Lembah Yordania, Laut Mati dan semua bagian wilayah Palestina yang telah diduduki pada tahun 1967.
Dalam reaksi yang sama, gerakan Hamas di Gaza mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Presiden Israel, Benjamin Netanyahu itu merupakan satu kebijakan agresi terhadap warga Palestina.
Pada hari yang sama, Arab Saudi telah mengutuk dan membantah sepenuhnya pernyataan PM Israel itu. Arab Saudi menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan eskalasi yang berbahaya terhadap warga Palestina dan memanifestasikan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional, serta akan melemahkan semua upaya untuk mencapai satu perdamaian yang adil dan berjangka panjang.
Ketika memberikan reaksi yang sama, Yordania mengutuk pernyataan PM Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menganggap pernyatan itu sebagai satu eskalasi berbahaya yang melemahkan fundasi proses perdamaian dan memojokkan seluruh
kawasan ke dalam kekerasan dan bentrokan, serta melanggar hukum internasional. Yordania berseru kepada komunitas internasional supaya bertanggung jawab menolak dan mengutuk pernyataan Israel ini.