(VOVworld) – Parlemen Iran, pada Selasa (23 Juni) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mententukan bahwa Pemerintah harus berwajib melindungi “hak-hak dan prestasi nuklir” dari negara ini, tanpa memperdulikan perundingan-perundingan yang sedang berlangsung antara Iran dengan negara-negara adi kuasa di dunia guna bisa mencapai satu permufakatan komprehensif tentang program nuklir Teheran. RUU tersebut juga menentukan bahwa para legislator harus mengesahkan sebarang permufakatan pun yang dicapai dengan Barat, bersamaan itu mengizinkan melakukan inspeksi-inspeksi terhadap basis-basis nuklir tapi tidak mengizinkan inspeksi terhadap kawasan-kawasan militer dan basis-basis non-nuklir yang sensitif.

Akan tetapi, ratifikasi RUU oleh Parlemen tersebut telah menghadapi reaksi dari Pemerintah pimpinan Presiden Hassan Rouhani. Jurubicara Presiden, Mohammad Bagher Nobakht menganggap bahwa RUU ini adalah inkonstitusional karena ia bertentangan dengan kebijakan-kebijakan keamanan dan pertahanan Iran. Menurut ketentuan, RUU ini tetap perlu ditandatangani untuk dijadikan Undang-Undang oleh Dewan Garda Iran./.