Sebelumnya, Majelis Tinggi Perancis, pada tanggal 31/7 lalu telah menolak RUU ini, namun Majelis Rendah Perancis telah mengesahkannya karena Partai Demokrat Maju pimpinan Presiden Perancis, Emmanuel Macron menduduki mayoritas kursi di Majelis Rendah meskipun dalam partai ini juga muncul perselisihan tentang RUU ini.

RUU tersebut disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Perancis, menurut itu meningkatkan dua kali lipat waktu tahanan sementara terhadap para migran ilegal menjadi 90 hari dan memangkas waktu permintaan pengungsi dari 120 hari menjadi hanya tinggal 90 hari. RUU tersebut juga menentukan bahwa orang-orang yang melewati perbatasan secara ilegal ke wilayah Perancis akan mendapat denda uang dan hukuman penjara selama satu tahun, bersamaan itu menciptakan syarat yang lebih kondusif  bagi pengungsian kasus-kasus pengungsi dengan alasan ekonomi.