Parlemen Ukraina mengesahkan Undang-Undang memulihkan kembali Undang-Undang Dasar tahun 2004

(VOVworld) – Pada Jumat malam, (21 Februari), dengan 386 suara pro, Parlemen Ukraina( terdiri dari 450 kursi) telah mengesahkan Undang-Undang memulihkan kembali Undang-Undang Dasar tahun 2004, diantaranya, membatasi hak Presiden dan meningkatkan hak lembaga legislatif.

Parlemen Ukraina mengesahkan Undang-Undang memulihkan kembali Undang-Undang Dasar tahun 2004 - ảnh 1

Presiden Ukraina, Victor Yanukovych
(Foto: baomoi.com)

Naskah tersebut diesahkan segera setelah Presiden Ukraina, Victor Yanukovych dan para pemimpin faksi oposisi menandatangani permufakatan menghentikan krisis yang sudah memakan waktu selama 3 bulan di negara ini. Juga pada pertemuan tersebut, dengan 372 suara pro, Parlemen Ukraina telah mengesahkan undang-undang terus memberikan amnesti kepada para demonstran yang ditangkap.

Segera setelah itu, opini umum internasional telah menilai tinggi penandatanganan permufakatan yang baru saja dilakukan antara Pemerintah Ukraina dengan faksi oposisi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekejen PBB), Ban Ki-moon menyatakan menyambut sikap kerjasama dari Pemerintah dan semua faksi oposisi di Ukraina, menganggapnya sebagai langkah penting untuk membantu negara ini cepat menstabilkan situasi. Sekjen Ban Ki-moon telah melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Ukraina, Victor Yanukovych segera setelah itu.

Dalam pada itu, Uni Eropa (EU) juga mengeluarkan pernyataan serupa. Ketua Dewan Eropa, Herman Van Rompuy menunjukkan bahwa permufakatan ini adalah satu kompromi yang perlu untuk mendorong proses dialog, mengarah ke solusi-solusi damai dalam mengatasi krisis di Ukraina. Ketua Komisi Eropa, Martin Schulz menegaskan bahwa perkembangan baru di Ukraina telah membuka harapan baru dan membantu negara ini menghindari satu skenario yang paling jelek yaitu eskalasi kekerasan. NATO memberikan penilaian positif terhadap permufakatan ini. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen telah mendorong semua pihak supaya cepat melaksanakan permufakatan ini, mengekang kekerasan dan berusaha bekerjasama demi hari depan Tanah Air. Pemerintah pimpinan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama pada Jumat, (21 Februari) menyambut permufakatan ini, akan tetapi tetap menyatakan bahwa kalau perlu akan bersedia mengenakan langkah sanksi baru terhadap Ukraina./.

Komentar

Yang lain