Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, baru saja memimpin satu rapat di kantor kementerian ini pada Jumat sore (3/1). Ini merupakan rapat tertutup, maka isinya tidak diumumkan secara luas. Akan tetapi, sumber-sumber berita memberitakan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah penghadapan ketika Tiongkok mengeluarkan tuntutan-tuntutan terhadap wilayah perairan di kawasan dekat Kepulauan Natuna.

Masalah-masalah di kawasan laut bagian utara Kepulauan Natuna menjadi perhatian Pemerintah Indonesia setelah kekuatan fungsional negara ini menemukan banyak kapal penangkap ikan yang didampingi kapal polisi laut Tiongkok melanggar EEZ Indonesia. Menghadapi situasi tersebut, banyak pendapat dalam DPR Indonesia  meminta supaya mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Keamanan Pelayaran, meningkatkan hak kepada Badan Keamanan Pelayaran Indonesia dalam melaksanakan hukum di laut, membela kawasan laut Indonesia dalam menghadapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan Tiongkok.