Pemerintah Inggris akan mengumumkan pandangan tentang masalah-masalah perundingan pasca Brexit
(VOVWORLD) - Pemerintah Inggris akan secepatnya mengumumkan pandangan-nya tentang masalah garis perbatasan pada masa depan antara daerah Irlandia Utara dari Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (atau Brexit), pada latar belakang Inggris dan Uni Eropa akan melakukan perundingan putaran ke-3 pada akhir bulan ini.
 Ilustrasi (Sumber: Reuters) |
Pemerintah Inggris direncanakan akan terus mempertahankan arus distribusi perdagangan bebas antara Inggris dan Uni Eropa seperti sekarang ini. Tentang permufakatan-permufakatan kemitraan antara Inggris dan Uni Eropa pada masa depan, Inggris akan mengumumkan pada bulan Oktober mendatang, di antaranya ada usulan-usulan Inggris tentang permufaktan-permufakatan bea cukai yang baru dengan Uni Eropa.
Yang bersangkutan dengan Inggris, baru-baru ini, Koran “Independent” telah mengumumkan hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa hampir separo responden menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May perlu meninggalkan posisi selaku PM setelah negara ini melaksanakan pemilu pada tahun 2022. Selain itu, 58% jumlah responde memberitahukan bahwa mereka tidak merasa puas tentang kepemimpinan PM Theresa May, sementara itu, 42 % di antaranya menyatakan kepuasan. Pimpinan Partai oposisi yang paling besar Partai Buruh, Jeremy Corbyn sedang dinilai ada kemampuan bisa menjadi PM selanjutnya setelah Theresa May, namun prosentasi dukungan terhadap pandangan ini mencapai 33%, hanya lebih tinggi 1% terbanding dengan Theresa May.