PM Nguyen Xuan Phuc ingin cepat membuka lini penerbangan langsung Ha Noi – Praha
(VOVWORLD) - Ketika menerima Jan Hamacek, Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Dalam Negeri Republik Czech yang sedang melakukan kunjungan resmi di Vietnam, PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pada Selasa sore (1/10), menegaskan bahwa hubungan Vietnam – Republik Czech merupakan hubungan yang sudah sangat lama, terkait dan penuh perasaan.
 PM Nguyen Xuan Phuc (kanan) dan Deputi PM Republik Czech, Jan Hamacek (Foto: VGP) |
Ketika menyatakan terima kasih kepada Republik Czech yang telah mendorong penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa – Vietnam dan Perjanjian Proteksi Investasi Uni Eropa – Vietnam, PM Nguyen Xuan Phuc menginginkan agar Republik Czech terus mendukung ratifikasi dua perjanjian itu untuk dilaksanakan secepat mungkin. Juga pada pertemuan ini, Beliau menginginkan agar Republik Czech menciptakan syarat untuk mendorong pembukaan lini penerbangan langsung antara Kota Praha dan Kota Ha Noi, bersamaan itu menciptakan syarat yang kondusif dalam memberikan visa kepada warga negara Vietnam untuk berwisata, belajar dan berbisnis di Republik Czech.
Pada pihaknya, Deputi PM Jan Hamacek dalam kunjungan ini melakukan perbahasan tentang banyak isi penting, di antaranya ada usaha mendorong penjagaan keamanan, pencegahan dan pemberantasan kriminalitas narkotika, kerjasama dalam menanggulangi migrasi ilegal dan usaha menjamin keamanan siber. Dia juga menyambut baik pembukaan lini penerbangan langsung Praha – Vietnam dan akan menciptakan syarat yang kondusif dalam memberikan visa kepada warga negara Vietnam pada waktu mendatang.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Jenderal To Lam, Menteri Keamanan Publik Vietnam melakukan pembicaraan dengan Deputi PM, Menteri Dalam Negeri Republik Czech, Jan Hamacek. Dua pihak sepakat akan terus tukar-menukar informasi dalam mencegah dan memberantas kriminalitas narkotika, kriminalitas terorganisasi, terorisme, kriminalitas teknologi tinggi dan sebagainya. Dua pihak juga menekankan penguatan kerjassma untuk tidak membolehkan organisasi atau perseorangan manapun yang menyalah-gunakan wilayah negara yang satu untuk melawan negara yang lain.