PM Nguyen Xuan Phuc (kiri) menerima Wakil Presiden Komisi Eropa, Federica Mogherini (Foto: VGP)

Pada pertemuan ini, PM Nguyen Xuan Phuc menekankan: Vietnam akan mendorong secara kuat hubungan dengan Uni Eropa pada waktu mendatang, bersamaan itu meminta kepada Parlemen Eropa supaya cepat meratifikasi dua Perjanjian EVFTA dan EVIPA pada waktu mendatang untuk merealisasikan peluang-peluang kerjasama guna melayani kepentingan dan menegaskan komitmen dua pihak terhadap kebebasan perdagangan dan investasi. PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada Uni Eropa supaya terus membantu Vietnam melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi, menuju ke penghapusan “kartu kuning” terhadap Vietnam dalam mencegah dan menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal (IUU), menciptakan syarat bagi badan-badan usaha Vietnam untuk memperluas pasar di Uni Eropa di bidang-bidang unggulan yang dimiliki Vietnam seperti hasil pertanian dan perikanan.

Beliau menginginkan agar hubungan Uni Eropa-ASEAN serta kerjasama Vietnam-Uni Eropa dalam rangka multilateral akan diperkuat pada tahun 2020 ketika Vietnam menjadi Ketua ASEAN dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PM Nguyen Xuan Phuc menekankan: Vietnam menyambut baik pendirian Uni Eropa yang mendukung kebebasan, keamanan dan keselamatan pelayaran di Laut Timur, meminta kepada Uni Eropa supaya mempertahankan pendirian menjunjung tinggi supremasi hukum internasional dan UNCLOS 1982, memecahkan sengketa dengan langkah damai, tidak bertindak merumitkan situasi, memberikan sumbangan yang positif pada usaha mempertahankan perdamaian, kestabilan, kebebasan, keamanan, keselamatan pelayaran dan penerbangan di Laut Timur.

Pada pihaknya, Wakil Presiden Komisi Eropa, Federica Mogherini menegaskan bahwa Vietnam selalu menjadi prioritas dalam hubungan diplomatik dengan Uni Eropa. Dia berharap supaya Perjanjian EVFTA dan EVIPA menjadi dasar mantap bagi pendorongan hubungan bilateral pada masa depan. Dia juga menegaskan secara kuat pendirian Uni Eropa terhadap masalah Laut Timur, terutama perlu menghormati hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982, membela hak kebebasan pelayaran dan penerbangan. Ini merupakan masalah internasional yang menjadi minat bersama karena tempat ini merupakan rute pelayaran internasional yang penting baik bagi Uni Eropa maupun bagi Asia dan dunia.