Panorama sidang tersebut (Foto: VNA)

Ketika berbicara di depan sidang ini, PM Nguyen Xuan Phuc menyepakati usulan yang diberikan oleh para utusan tentang revisi nama Rancangan Undang-Undang (RUU) amandemen terhadap beberapa pasal dari Undang-Undang mengenai Investasi Publik menjadi RUU mengenai Investasi Publik (amandemen). Tentang pola penerapan Undang-Undang ini, PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada Kementerian Perancangan dan Investasi Vietnam supaya melakukan penelitian untuk menambahkan ketentuan-ketentuan terhadap proyek-proyek investasi publik yang dilaksanakan di luar negeri. Dalam RUU perlu ada desentralisasi dan ketentuan jelas wewenang Badan Harian Dewan Rakyat untuk mengeluarkan keputusan yang tepat waktu terhadap masalah-masalah yang dijumpai daerah: “Investasi publik mengalami  kemajuan dalam manajemen, tetapi pada situasi nyata masih ada banyak masalah yang perlu dibarui. Di antaranya ada masalah desentralisasi, pemberian hak dan tanggung jawab kepada  Dewan Rakyat dan  Komite Rakyat, tanggung jawab para Menteri harus dijelaskan. Saya menginginkan agar reformasi ini harus lebih jelas agar jangan menciptakan kerumitan dalam manajemen atau  tanggung jawab-nya tidak jelas. Harus ada kelancaran lebih lanjut lagi dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya manusia serta melimpahkan rencana.”

PM Nguyen Xuan Phuc juga menyetujui pemberian modal bagi perancangan dan menyiapkan investasi serta mendahului  masa bakti menengah, memberdayakan kepada PM untuk meninjau kembali dan memutuskan-nya. Bersamaan itu, PM Nguyen Xuan Phuc juga meminta perhatian kepada berbagai kementerian dan instansi supaya menurut rencana, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) akan memberikan pendapat tentang RUU tersebut di Persidangan ke-27 yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September nanti, maka Kementerian Perencanaan dan Investasi harus berkoordinasi dengan badan-badan fungsional yang bersangkutan untuk meneliti, menerima pendapat revisi dan menyempurnakan RUU ini.