Polit Biro KS PKV memberikan pendapat atas evaluasi 10 tahun ekonomi kolektif

(VOVworld) – Pada Jumat Sore (20 Desember) di Kantor Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), Polit Biro KS PKV mengadakan rapat untuk memberikan pendapat atas evaluasi 10 tahun pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-5 KS PKV angkatan ke-9 tentang terus memperbarui, mengembangkan dan meningkatkan hasil ekonomi kolektif.

Laporan yang dikeluarkan Badan Pengarahan evaluasi Resolusi Sidang Pleno ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun ini, sektor ekonomi kolektif telah mengalami perkembangan-perkembangan yang positif. Ekonomi kolektif telah dapat menangani sebagian dari kelemahannya, turut menjamin jaring pengaman sosial, menstabilkan politik daerah dan memberikan sumbangan kepada perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air.

Polit Biro KS PKV memberikan pendapat atas evaluasi 10 tahun ekonomi kolektif - ảnh 1
Sekjen KS PKV Nguyen Phu Trong berpidato di depan rapat
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)


Di atas dasar menganalis alasan dari semua keterbatasan dan kelemahan dari ekonomi kolektif pada waktu lalu, Sekretaris Jenderal KS PKV Nguyen Phu Trong menekankan: “Semangat umum tersebut ialah kita harus menggelarkan pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-9 KS PKV angkatan ke-9, kesimpulan nomor 20 angkatan ke-10 dan menggelarkan pelaksanaan Undang-Undang tentang Koperasi baru. Masalah sekarang ialah harus memberikan pengarahan kepada semua kementerian, cabang dan instansi, khususnya membimbing penyusunan sistim naskah yang dikongkritkan. Pembaruan yang termenonjol dalam Undang-Undang tentang Koperasi baru-baru ini ialah koperasi bukanlah badan usaha. Harus berusaha melakukan polarisasi setiap jenis, menaruh perhatian pada tata-laksana Negara, menciptakan syarat kepada koperasi dalam hal pertanahan, permodalan, mekanisme kebijakan pendidikan kader, memperkuat pemeriksaan, pengarahan dan pengawasan”.          
Sekjen Nguyen Phu Trong meminta supaya untuk meningkatkan hasil guna ekonomi kolektif pada waktu mendatang, pemerintahan semua tingkat dan instansi harus memperkuat dan meningkatkan hasil guna tata laksana negara terhadap ekonomi kolektif, bersamaan dengan penyempurnaan dan pelaksanaan hukum, mekanisme dan kebijakan pengembangan ekonomi kolektif./.

Komentar

Yang lain