Presiden Rusia Vladimir Putin menolak semua informasi yang bersangkutan

(VOVworld) – Presiden Rusia, Vladimir Putin, Kamis (7/4), menyatakan tidak ada fakor korupsi apapun ketika menyinggung kasus “Dokumen Panama”. Ketika berbicara di depan para warga di St Petersburg, Presiden Rusia, Vladimir Putin menekankan bahwa semua informasi yang dibocor dalam “Dokumen Panama” sebenarnya merupakan sebagian dalam intrik menimbulkan instabilitas terhadap Rusia dengan tuduhan-tuduhan korupsi tanpa dasar. Presiden Vladimir Putin menegaskan: “Musuh kita di atas segala-galanya mencemaskan persatuan negeri Rusia dan rakyat Rusia. Mereka sedang berintrik menggulingkan kita dari dalam dengan cara menciptakan produk informasi seperti ini untuk memaksa kita tunduk akan apa yang mereka inginkan”. Sebelumnya, Pemerintah Rusia, Senin (4/4) ini, juga telah menolak tuduhan-tuduhan bahwa para tokoh yang dekat dengan Presiden Rusia berada dalam daftar tersangka yang bersangkutan dengan aktivitas menghindari pajak dan mencuci uang, dengan bantuan dari Perusahaan hukum Mossack Fonseca di Panama.


Presiden Rusia Vladimir Putin menolak semua informasi yang bersangkutan - ảnh 1
Presiden Rusia, Vladimir Putin
(Foto: AP)


Juga pada Kamis (7/4), Hakim Federal Argentina, Federico Delgado meminta melakukan penyelidikan terhadap Presiden sekarang, Mauricio Macri, orang yang disebut dalam daftar “Dokumen Panama” sehubungan dengan tindakan menghindari pajak dan mencuci uang dari serentetan tokoh penting melalui perusahaan Mossack Fonseca di Panama.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, Uni Eropa memperingatkan akan mengenakan sanksi terhadap negara-negara yang “mirip Panama” jika terus menolak bekerjasama secara penuh dalam perang anti cuci uang dan menghindari pajak. Anggota Komisaris Uni Eropa urusa masalah-masalah ekonomi dan moneter Piere Moscovici berpendapat bahwa Uni Eropa harus menyiapkan sanksi-sanksi yang setimpal terhadap negara-negara yang tidak sudi bekerjasama. Sekarang Uni Eropa sudah memasukkan Panama ke dalam daftar negara-negara yang tidak bekerjasama dalam masalah perpajakan.
Berita Terkait

Komentar

Yang lain