Rakyat memberikan pendapat kepada Rancangan Amandemen UUD-1992.
(VOVworld) - Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -1992 (UUD-1992) yang diajukan untuk mengambil pendapat rakyat mulai dari 2 Januari 2013 sedang menyerap perhatian dari berbagai lapisan rakyat.
Undng-Undang Dasar Republik Sosialis Vietnam - tahun 1992
(Foto:duthaoonline.quochoi.vn)
Ketika memberikan pendapat kepada Rancangan Amandemen UUD-1992, Dinh Cong Si, Wakil Kepala delegasi anggota Majelis Nasional Vietnam provinsi Son La memberitahukan: “
Saya akan memberikan pendapat tentang beberapa masalah yang langsung bersangkutan dengan beberapa pasal UUD seperti hak asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban dasar dari warga negara. Ini adalah kemajuan yang penting dari UUD-1992. Masalah berikutnya ialah pembangunan mesin pemerintahan daerah, khususnya sistim Komite Rakyat dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan dan kota madya supaya dalam waktu mendatang, semua ketentuan tentang mesin pemerintahan daerah harus sangat kongkrit, kemampuan aktivitas mesin ini harus lebih efektif. Saya juga memperhatikan penambahan tiga institusi baru dalam rancangan amandemen UUD 1992 yaitu Dewan Konstitusi, Dewan Pemilu Nasional dan institusi tentang auditing Negara. Selain itu saya juga sangat mendukung ketentuan tentang rezim ekonomi kita ialah tidak menegaskan peranan dominan ekonomi Negara, tapi setara antara semua unsur ekonomi”
Sedangkan Master Do Van Duong Wakil Kepala Sekolah Politik Provinsi Dac La menyatakan perhatian tentang pembentukan Dewan Konstitusi sebagai berikut: “Menurut hemat saya, pembangunan Negara hukum sosialis Vietnam juga tidak dikecualikan dalam mekanisme penyusunan undang-undang, menjamin pelaksanaan secara baik hak dan kepentingan warga negara, diantaranya ada penyususnan mekanisme pembelaan UUD. Bisa dikatakan, penyusunan mekanisme pembelaan UUD sesuai dengan tujuan membangun Negara hukum kita sekarang ini. Terbanding dengan negara –negara lain di dunia, saya melihat pembentukan Dewan pembelaan tentang pelaksanaan UUD adalah perlu dan harus digelarkan cepat untuk menjamin agar semua isi UUD dilakasanakan, khususnya beberapa ketentuan seperti ketentuan tentang hak dan kewajiban dasar dari warga negara”.
Pemberian pendapat oleh rakyat kepada Rancangan Amandemen UUD -1992 terus berlangsung sampai 31 Maret 2013./.