Pyong Yang, di satu sisi menyatakan kepercayaan terhadap “iktikad baik” Presiden AS, Donald Trump untuk memperbaiki hubungan dengan RDRK, tetapi juga menuduh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS sedang punya kecenderungan membawa hubungan RDRK-AS kembali ke situasi konfrontasi. Pernyataan Kemlu RDRK menunjukkan bahwa AS 8 kali telah mengenakan sanksi-sanksi terhadap perusahaan-perusahaan, perseorangan dan kapal kargo yang baik dari Pyong Yang, maupun dari Rusia, Tiongkok dan banyak negara ke tiga yang lain. RDRK memperingatkan bahwa kalau AS berpendapat bahwa penguatan tekanan dan sanksi-sanksi akan memaksa Pyong Yang menghapuskan program senjata nuklir, maka itu akan merupakan kesalahan paling besar dan hal itu akan menghentikan untuk selama-lamanya proses denuklirisasi Semenanjung Korea – satu hasil yang tidak ada siapapun mengharapkan-nya.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, para pejabat AS, pada Minggu (16/12), telah memberitahukan bahwa Utusan Khusus urusan kebijakan RDRK dari Kemlu AS, Stephen Biegun akan melakukan kunjungan ke RDRK pada pekan ini untuk berupaya menyelamatkan perundingan denuklirisasi dengan RDRK yang sedang menghadapi kemacetan. Dua pihak akan berbahas tentang kemacetan dalam perundingan denuklirisasi antara Washington dan Pyong Yang serta cara-cara untuk memulai kembali perundingan ini.