Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB tentang Suriah
(VOVworld) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Rabu (12 April), telah melakukan pengungutan suara tentang rancangan resolusi yang diusulkan oleh Inggeris, Perancis dan Amerika Serikat (AS) yang isi-nya meminta kepada Pemerintah pimpinan Presiden Bashar al-Asad supaya membolehkan para inspektur mendekati tempat kejadian dan memberikan informasi yang perlu tentang serangan senjata kimia di kotamadya Khan Sheikhun yang diduduki oleh pasukan pemberontak di Suriah.
Anggota-anggota DK PBB melakukan pengungutan suara tentang rancangan yang bersangkutan dengan masalah Suriah
(Foto: Reuter/ vov.vn)
Namun, rancangan ini tidak bisa diesahkan karenan Rusia memberikan veto. Ini merupakan kali ke-8 Rusia menggunakan hak ini untuk menentang satu rancangan yang bersangkutan dengan masalah Suriah. Sebelumnya, Rusia telah mengumumkan akan menggunakan hak veto karena menurut mereka isi rancangan ini “tidak bisa diterima”. Juga pada persidangan tersebut, Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Bashar Jaafari memberitahukan bahwa Pemerintah Damaskus telah mengirim surat yang mengundang negara-negara anggota DK PBB dan para inspektur Organisasi Pelarangan Sejnata Kimia (OPCW) datang ke negara ini untuk melakukan investigasi terhdap pangkalan udara Shayrat – tempat yang baru saja diserang oleh AS dengan rudal dan kotamadya Khan Sheikhun.
Yang bersangkutan dengan masalah Suriah, Dewan Federal (Majelis Tinggi) Rusia, pada pertemuan yang berlangsung pada Rabu (12 April), telah mengesahkan pernyataan tentang serangan udara yang dilakukan oleh AS terhadap pangkalan udara tentara Suriah pada tanggal 7/4. Pernyataan tersebut menyerukan kepada parlemen semua negara supaya mengutuk keras tindakan-tindakan yang ilegal dari AS terhadap negara yang berdaulat ialah Suriah, dan mendukung supaya membantu memecahkan bentrokan di Suriah atas dasar resolusi-resolusi DK PBB. Ketua Majelis Tinggi Rusia, Valentina Matvienko memberitahukan akan mengirim pernyataan ini kepada parlemen semua negara di dunia dan organisasi-organisasi parlemen internasional.