Ilustrasi (Foto: Bloomberg)

Menurut itu, dalam periode transisi yang ditetapkan akan berlangsung dari 30/3/2019 sampai 31/12/2020, Kerajaan Inggris tetap harus menaati kewajibannya sebagai satu negara anggota Uni Eropa, tapi tidak berhak memberikan keputusan dalam kehidupan politik Uni Eropa.

Kongkritnya ialah London tidak akan punya lagi wakilnya di lembaga-lembaga Eropa, jadi tidak berhak memberikan suara, fihak Inggris juga tidak berhak menghadiri hampir semua rapat Uni Eropa. Sementara itu, Inggris terus harus menaati semua vonis dari Mahkamah Keadilan Eropa dan memberikan sumbangan kepada anggaran keuangan bersama Uni Eropa.