Panorama konferensi  (Foto: PV/VOV-Washington)

Konferensi ini mempertimbangkan Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal PBB yang berjudul “Samudera-Samudera dan Hukum Laut”, menyerukan “upaya mendesak” untuk menanggapi tantangan terhadap negara-negara berkembang, termasuk pembangunan kapasitas, ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan solusi keuangan yang inovatif.

Negara-negara terus menegaskan pentingnya UNCLOS 1982; menekankan tuntutan untuk mematuhi konvensi, menggencarkan kerja sama regional dan internasional di sektor laut dan samudera, menanggapi tantangan seperti polusi lingkungan laut, perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan sebagainya.

Duta Besar Dang Hoang Giang, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB menghadiri konferensi tersebut  (Foto: PV/VOV-Washington)

Berbicara pada konferensi tersebut, Duta Besar Dang Hoang Giang, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB, menegaskan bahwa UNCLOS 1982 memainkan peran mendasar untuk kerja sama dan tindakan nasional, regional dan global di laut. Vietnam terus menegaskan komitmen terhadap konvensi dan untuk menjaga universalitas, keutuhan, dan melaksanakan penuhnya konvensi. Terkait situasi di Laut Timur, Duta Besar Dang Hoang Giang menegaskan kembali pandangan Vietnam tentang penyelesaian sengketa dengan cara damai, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Dengan mengkhawatirkan perkembangan terakhir di Laut Timur dapat mempengaruhi perdamaian, keamanan dan pembangunan, Duta Besar Dang Hoang Giang menegaskan bahwa penghormatan untuk kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksi negara pantai atas laut didirikan sesuai konvensi menjadi prasyarat untuk penjagaan dan penjaminan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan Laut Timur. Ia mengimbau semua negara terkait untuk menahan diri dan menghindari pelaksananaan kegiatan yang memperumit situasi atau meningkatkan ekskalasi ketegangan.

Pada kesempatan tersebut negara-negara anggota UNCLOS telah memilih 7 hakim ITLOS untuk masa bakti 2023-2032.