Vietnam menghadiri sidang MU PBB angkatan ke-74 tentang samudra dan hukum laut

(VOVWORLD) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) angkatan ke-74, pada Selasa (10/12), mengadakan sidang pleno dengan tema: “Samudra dan hukum laut” di Kota New York, Amerika Serikat.

Vietnam menghadiri sidang MU PBB angkatan ke-74 tentang samudra dan hukum laut - ảnh 1Wakil Vietnam berbicara di depan sidang tersebut (Foto: Kemlu Vietnam) 

Ketika melakukan perbahasan pada sidang ini, banyak negara menjunjung tinggi nilai universal, konsekuen dan komprehensif dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Wakil dari negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Australia mengungkapkan masalah sengketa di Laut Timur, menyatakan kekhawatiran tentang klaim-klaim tentang hak sejarah dan klaim sejarah terhadap sumber daya laut, menganggap bahwa semua klaim harus sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS. Bersamaan itu, menegaskan bahwa hak kebebasan pelayaran dan penerbangan harus dijamin, berseru kepada semua pihak supaya memecahkan secara damai sengketa-sengketa internasional tanpa paksaan dan ancaman.

Ketika berbicara di depan sidang tersebut, wakil Vietnam berseru kepada semua pihak supaya menaati ketentuan-ketentuan UNCLOS dan perjanjian-perjanjian pelaksanaan konvensi ini, menghormati hak dari semua negara pesisir laut dalam kawasan-kawasan laut yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, di antaranya ada kegiatan-kegiatan ekonomi kelautan.

Pendirian konsekuen dari Vietnam ialah semua sengketa harus dipecahkan melalui langkah-langkah damai, sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS, menghormati proses-proses diplomatik dan hukum, tidak menggunakan kekerasan dan mengancam menggunakan kekerasan. Vietnam menyatakan kekhawatiran tentang beberapa peristiwa yang berlangsung baru-baru ini di Laut Timur, melanggar secara serius hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam, berseru kepada para pihak yang bersangkutan supaya tidak terus melakukan pelanggaran lagi dan menghindari tindakan-tindakan sepihak yang meningkatkan ketegangan di Laut Timur. 

Komentar

Yang lain