AS Meneruskan Kebijakan Intervensi dan Menimbulkan Pengaruh di Timur Tengah

(VOVWORLD) - Pada tahun 2020, Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Donald Trump terus melaksanakan kebijakan melakukan intervensi dan menimbulkan pengaruh di Timur Tengah, kawasan yang memiliki posisi geo-politik yang penting dan terkait dengan banyak kepentingan poros AS. Tetapi seperti halnya dengan banyak kebijakan diplomatik global AS yang lain di bawah pimpinan Presiden Donald Trump, melakukan politik intervensi dan menimbulkan pengaruh di Timur Tengah pada 2020 telah mendapat reaksi sebaliknya dari opini umum internasional, bahkan di internal AS sendiri.
AS Meneruskan Kebijakan Intervensi dan Menimbulkan Pengaruh di Timur Tengah - ảnh 1Presiden AS, Donald Trump mengumumkan Rencana Perdamaian Timur Tengah di samping PM Israel, Benjamin Netanyahu, pada 20 Januari 2020   Foto: AP/VNA) 

Menurut kalangan analis, kebijakan melakukan intervensi dan menimbulkan pengaruh AS di Timur Tengah pada tahun 2020 terus banyak membawa kesan Presiden Donald Trump sendiri, politikus yang menjadi terkenal dengan keputusan-keputusannya di luar dugaan. Meskipun terbentur dengan  banyak celaan, tetapi tidak bisa menegasi indikasi-indikasi perdamaian yang positif telah dan sedang muncul di kawasan yang pernah dianggap sebagai tempat panas dunia selama puluhan tahun ini.

 

Mendorong Kecenderungan Kerujukan antara Israel dan Dunia Arab

Salah satu prestasi diplomatik terbesar pada tahun 2020 maupun seluruh masa bakti Presiden AS Donald Trump selama 4 tahun ini ialah menegaskan dengan sukses serentetan permufakatan normalisasi hubungan antara Israel dan dunia Arab.

Pada tanggal 15 September 2020, setelah banyak upaya mediasi yang dilakukan  Presiden Donald Trump, wakil Pemerintah Israel dan dua negara Arab yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain telah menandatangani permufakatan normalisasi hubungan di Gedung Putih (AS) dengan disaksikan oleh pemimpin AS. Dengan penandatanganan ini, UEA dan Bahrain menjadi negara Arab ketiga dan keempat yang resmi menghentikan situasi perang dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebelumnya, Mesir merupakan negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979 dan Jordania menjadi negara Arab kedua yang menghentikan hubungan bermusuhan dengan Israel pada tahun 1994.

Hanya dalam waktu lebih dari sebulan setelah itu, pada tanggal 23 Oktober, Presiden AS menyatakan Israel telah mencapai permufakatan normalisasi hubungan dengan Sudan. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember, Presiden Donald Trump terus mengumumkan bahwa Maroko menjadi negara Arab keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Selain itu, menurut penilaian Pemerintah AS, masih ada beberapa negara Arab lainnya sedang sangat bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Jelaslah, meskipun masih ada perdebatan-perdebatan, bahkan terdapat protes keras dari Pemerintah Palestina dan beberapa negara Arab, tetapi tidak bisa menegasi bahwa dengan pembinaan  semua permufakatan normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab dengan sukses, Pemerintah AS pimpinan Presiden Donald Trump sedang menciptakan kecenderungan kerujukan yang positif di Timur Tengah.

 

Memperkuata Isolasi dan Sanksi terhadap Iran

Tetapi, seperti halnya dengan banyak gerak-gerik diplomatik global lainnya yang dijalankan oleh AS pada tahun lalu, intervensi dan upaya menimbulkan pengaruh yang dijalankan oleh Pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump tidak selalu mendapat sambutan dan tanggapan baik dari komunitas internasional atau membantu memperkokoh kecenderungan kerujukan di kawasan. Yang tipikal ialah kebijakan keras yang dilakukan oleh AS terhadap Iran.

Pada awal 2020, Pemerintah AS mencemaskan dunia  ketika melakukan serangan udara untuk membunuhQassem Soleiman, Panglima Pasukan Khusus Quds dari Pasukan Garda Revolusi Islam Iran di Irak (3 Januari). Ini dianggap sebagai tindakan provokatif yang berbahaya dan dalam kenyataannya telah membuat Iran harus melakukan serangan balasan dengan rudal terhadap serentetan pangkalan pendudukan serdadu AS di Irak pada tanggal 8 Januari tetapi tidak menimbulkan korban.

Selanjutnya, AS juga mengenakan embargo tambahan terhadap Iran (pada Januari dan Maret 2020) dengan tuduhan Iran melanggar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang masalah nuklir, bersamaan itu melakukan banyak upaya untuk memperpanjang embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran (habis batas waktu pada Oktober 2020). Bersama dengan langkah-langkah embargo dan isolasi terhadap Iran, kalangan otoritas AS juga dengan terbuka menegaskan bersedia melakukan langkah-langkah militer terhadap Iran. Misalnya, pada awal Juli 2020, Utusan Khusus AS urusan masalah Iran, Brian Hook menegaskan bahwa pilihan militer selalu dibuka untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Sebaliknya dengan upaya mendorong kerujukan antara Israel dengan negara-negara Arab, kebijakan embargo, isolasi dan ancaman militer terhadap Iran yang dilakukan oleh AS pada tahun 2020 membuat opini umum kawasan dan dunia merasa khawatir atas masa depan Timur Tengah, kawasan yang sedang menghadapi banyak tantangan dan instabilitas yang berkepanjangan selama puluhan tahun ini.  

Komentar

Yang lain