Persidangan ke-12  Badan Pengarahan Pusat mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. ( Foto: noichinh.vn)

Korupsi adalah satu gejala sosial negatif yang ada di semua negara di dunia. Seperti halnya dengan negara-negara sedang berkembang lain, Vietnam menegaskan usaha mencegah dan memberantas korupsi adalah tugas penting dan permanen yang dijalankan oleh pemerintahan dan seluruh masyarakat.

Korupsi sudah mulai berhasil dikekang.

Perjuangan mencegah dan memberantas korupsi telah dilakukan di Vietnam sejak PKV lahir dan memimpin revolusi Vietnam pada tahun 1930 sampai sekarang. Dalam perjuangan ini, Partai Komunis dan Negara Vietnam telah memberlakukan banyak mekanisme dan kebijakan, khususnya menciptakan syarat bagi berbagai lapisan rakyat untuk aktif  berpartisipasi pada pekerjaan  ini melalui mekanisme pengawasan dari badan-badan pilihan rakyat, dari  Front Tanah Air, organisasi-organisasi sosial-politik berbagai tingkat dan media. Tekat politik dari Partai Komunis dan Negara Vienam dalam perjuangan mencegah dan memberantas korupsi, terutama upaya keras dari semua kantor dan unit fungsional dalam mencegah dan memberantas korupsi serta badan-badan pelaksana peradilan di pusat dan daerah, partisipasi positif  dari Front Tanah Air, organisasi-organisasi sosial-politik, rakyat dan pers  telah memberikan sumbangan positif kepada perjuangan mencegah dan memberantas korupsi. Karena itu, korupsi di Vietnam sudah mulai berhasil dikekang. Banyak perkara korupsi yang luar biasa seriusnya telah ditemukan dan diadili, turut mempertahankan secara mantap stabilitas politik, perkembangan sosial-ekonomi, memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap Partai Komunis dan Negara.

Berjuang mencegah dan memberantas korupsi adalah tugas penting yang mendesak dan berjangka panjang.

Mengembangkan hasil-hasil permulaan dalam pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi, Vietnam terus menyusun, melengkapi, mengamandir dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan dari Partai, kebijakan dan hukum dari Negara untuk menjamin agar pekerjaan ini menjadi berdaya-guna dan berhasil-guna. Di antara  solusi-solusi yang ada, Vietnam menaruh perhatian pada  penyusunan status-status internal Partai, semua prinsip dan patokan moral yang diterapkan terhadap kader, anggota partai dan pemimpin; menyusun dan menyempurnakan institusi  pengelolaan sosial-ekonomi  dan institusi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut Program Politik tentang pembangunan Tanah Air, Undang-Undang Dasar-tahun 2013 dan Resolusi Kongres Nasional ke-12 PKV. Ditambah lagi ialah meningkatkan lebih lanjut lagi peranan, tanggung jawab, keteladanan dari komite partai berbagai tingkat, organisasi partai, kader, anggota partai, pemimpin komite partai, organisasi partai,  pemerintahan, kantor, organisasi dan unit dalam mencegah dan memberantas korupsi. Bersamaan itu, Vietnam selangkah demi selangkah memperluas aktivitas mencegah dan memberantas korupsi di sektor bukan Negara; memperluas dan meningkatkan hasil-guna kerjasama internasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut rencana Vietnam akan mengodifikasikan dan melaksanakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peta jalan, persyaratan dan  undang-undang Vietnam.

Pada kenyataannya, menggelarkan pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno KS PKV tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, jumlah kader dan anggota partai yang melakukan korupsi dan mengalami kemerosotan ideologi politik, moral dan gaya hidup telah berangsur-angsur berkurang. Badan-badan administrasi telah melakukan reformasi-reformasi  administrasi, meningkatkan semangat dan sikap mengabdi rakyat; semua rumah sakit memperkuat peralatan medis, meningkatkan kode etik kedokteran untuk melayani pasien semakin lebih baik dan lain-lain…Jelaslah bahwa warga merasa lebih puas tentang  kualitas layanan dari semua kantor, pejabat dan pegawai negeri. Gejala-gejala korupsi juga punya kecenderungan dicegah. Hal itu menunjukkan bahwa perjuangan mencegah dan memberantas  korupsi  dan kemerosotan di Vietnam telah mencapai hasil  awal dan itulah merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari.

Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan XII telah mengidentifikasi secara sangat kongkrit gejala-gejala kemorosotan, menetapkan tujuan, pandangan, kelompok-kelompok solusi dan  pelaksanaan secara lebih  efektif  usaha mencegah dan memberantas korupsi di Vietnam.  Hal ini menunjukkan  bahwa PKV telah menetapkan tekat politik dalam mencegah dan memberantas korupsi. Lebih-lebih lagi, seluruh masyarakat Vietnam juga telah mengalami  perubahan dan sistim politik bersama-sama dengan seluruh rakyat sedang bertekat  berjuang mencegah dan memberantas korupsi dan kemorosotan secara ekfektif.