(VOVworld) – Parlemen Perancis baru-baru ini resmi mengesahkan Resolusi yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dengan demikian, menyusul Swedia, Inggeris, Irlandia dan Spanyol, Perancis merupakan negara Eropa Barat ke-5 yang mendukung Palestina membentuk satu Negara mereka sendiri. Pada latar belakang perundingan-perundingan untuk mengusahakan solusi dua Negara antara Israel dan Palestina sedang mengalami jalan buntu, ada semakin banyak negara yang mendukung upaya pembentukan Negara Palestina. Hal ini dianggap sebagai satu cara untuk mendorong proses perdamaian di Timur Tengah. 

Dengan 339 suara pro, 151 suara kontra dan 16 suara blanko, Parlemen Perancis pada Selasa (2 Desember) telah mengesahkan resolusi yang meminta kepada Pemerintah negara ini supaya mengakui Negara Palestina guna mencapai solusi terakhir bagi bentrokan antara Palestina dan Israel, yang sudah memakan waktu selama puluhan tahun ini. Walaupun hanya bersifat simbolik dan tidak langsung berpengaruh terhadap strategi diplomatik Perancis, tapi peristiwa ini sekali lagi menunjukkan hilangnya kesabaran yang semakin meningkat dari Eropa pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya terhadap satu proses perdamaian yang sedang mengalami jalan buntu.


Komunitas internasional bersatu padu bertindak demi perdamaian

Menjelang pemungutan suara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Perancis, Laurent Fabius telah menekankan bahwa situasi di Jalur Gaza sekarang tetap belum menuju ke proses perdamaian, oleh karena itu, Perancis ingin mengakui satu Negara Palestina merdeka tanpa melalui perundingan. Sebelumnya, wakil senior urusan politik keamanan dan diplomatik Uni Eropa, ibu Federica Mogherini, dalam kunjungannya di Jalur Gaza, juga telah menyatakan secara jelas pandangannya bahwa tidak hanya rakyat di Jalur Gaza saja, tapi seluruh dunia tidak ingin peperangan terus berlangsung di kawasan ini. Sudah sampai saatnya dunia tidak hanya duduk dan menunggu, tapi harus bertindak. Jika tidak maka situasi bentrokan akan memakan waktu dalam waktu 40 tahun lagi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Ban Ki-moon mengakui bahwa kegagalan dalam mendorong satu solusi politik bagi bentrokan Israel – Palestina telah membuat banyak Pemerintah dan Parlemen dari berbagai negara harus bertindak untuk mengakui Negara Palestina.

Sejak Perjanjian Oslo ditanda-tangani pada 20 tahun lalu, sampai sekarang, semua upaya perdamaian di kawasan tersebut telah berakhir tanpa hasil apapun. Setelah kegagalan pada bulan April 2014 ini yang disponsori oleh Amerika Serikat dengan banyak upaya, situasi hampir-hampir mengalami kebekuan total. Justru karena “kelumpuhan” ini, maka komunitas internasional tampaknya sampai pemahaman bersama bahwa harapan sekarang tentang satu perdamaian di Timur Tengah sedang lebih terancam bahaya lebih-lebih dari pada yang sudah-sudah. Situasi dialog sendirian telah terbukti sebagai satu langkah yang tidak efektif dan dunia punya kewajiban untuk bertindak.


Cara pendekatan baru yang mendorong solusi dua Negara

Dari dulu sampai sekarang, Pemerintah Palestina selalu mengusahakan martabat sebagai Negara terhadap Tepian Barat sungai Jordan dan Jalur Gaza, bersamaan itu ingin meletakkan ibukota di Jerussalem Timur. Pada 2012 lalu, Majelis Umum PBB telah menerima peranan Palestina sebagai “Negara pengamat bukan anggota”. Dari 2012 sampai sekarang, pada saat hampir semua Negara sedang berkembang sudah mengakui Negara Palestina, maka Negara-negara Eropa Barat yang selama ini mendukung Amerika Serikat, berpendapat bahwa satu Negara Palestina merdeka harus dibangun di atas dasar perundingan-perundingan damai dengan Israel. Akan tetapi, setelah berbagai upaya terkini yang dilakukan Amerika Serikat untuk memulihkan perundingan-perundingan damai antara Israel dan Palestina mengalami kegagalan, negara-negara Eropa sedang semakin menunjukkan hilangnya kesabaran terhadap politik-politik Israel. Bersama dengan 7 negara anggota Uni Eropa di Eropa Timur yaitu Bulgaria, Republik Siprus, Czech, Hungaria, Malta, Polandia dan Romania yang mengakui Negara Palestina, maka 5 negara Eropa Barat yang mengubah pandangan dalam mendukung pembentukan Negara Palestina menunjukkan kesan putus asa yang semakin besar terhadap kegagalan dari proses perdamaian dan tidak ada pilihan lain kecuali harus menunjukkan sikap yang lebih tegas.

Sekarang Perancis sedang meninjau untuk meminta kepada Dewan Keamanan PBB supaya mengesahkan satu resolusi yang bisa membuka jalan bagi penanganan bentrokan Israel – Palestina dalam waktu 2 tahun. Kongkritnya ialah negara ini akan merekomendasikan penyelenggaraan satu konferensi internasional tentang perdamaian di Timur Tengah, menggerakkan partisipasi dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara-negara Uni Eropa serta negara-negara anggota Liga Arab. Semangatnya tetap berkiblat ke satu perdamaian jangka panjang di atas dasar keberadaan dua negara yang berdaulat dan demokratis, hidup berdampingan secara damai dan aman, di atas dasar garis-garis perbatasan yang sudah ditetapkan pada 1967.

Jelaslah, daftar negara-negara yang mengakui Negara Palestina sedang terus bertambah dan hal ini mendatangkan indikasi-indikasi yang menggembirakan bagi satu masalah yang sudah ada selama bertahun-tahun dalam kehidupan politik-keamanan internasional. Bentrokan yang berlarut-larut di Timur Tengah tidak hanya membuat rakyat di kawasan ini menjadi korban yang paling sengsara di dunia saja, tapi juga berpengaruh terhadap keamanan di seluruh kawasan. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, sekarang pasti harus mencari cara pendekatan yang lain bagi masalah bentrokan Jerussalem – Ramallah. Sama seperti itu, dukungan negara-negara Eropa terhadap Negara Palestina, pada awalnya mungkin hanya bersifat simbolik saja, tapi mempunyai makna yang amat penting. Hal itu menunjukkan bahwa apabila upaya perundingan kerujukan dihancurkan oleh politik-politik permusuhan dan iktikat yang tidak baik, maka tekanan seluruh komunitas internasional merupakan metode yang efektif bagi proses perdamaian di Timur Tengah untuk mencapai targetnya./.