Kalau meninjau kembali masa setahun lalu, yaitu sejak Konferensi ke- 44 Menlu ASEAN yang diadakan di Bali, Indonesia, Vietnam selalu berusaha melaksanakan semua komitmennya demi tujuan membangun satu komunitas ASEAN dalam komunitas semua negara di seluruh dunia. Tidak hanya memperkuat kerjasama internal ASEAN, tapi Vietnam juga dengan aktif memperluas hubungan luar negeri antara ASEAN dengan semua mitra dialog di luar kawasan. Dari bulan July tahun ini, Vietnam telah resmi memegang peranan sebagai negara koordinator dalam hubungan dialog antara ASEAN dengan Uni Eropa dengan prioritas-prioritas yang kongkrit, misalnya terus menggelarkan program kerja ASEAN-Uni Eropa tentang perdagangan dan investasi, memperkuat semua perundingan tentang Perjanjian Perdagangan Bebas bilateral (FTA) antara Uni Eropa dan semua negara ASEAN. Vietnam akan memperkuat konsultasi dengan ASEAN dan Uni Eropa untuk mendengarkan hasrat dan melaksanakan peranan sebagai jembatan penghubung antara ASEAN dengan Uni Eropa  merangsang Uni Eropa mengeluarkan komitmen-komitmen politik dan tindakan yang kongkrit untuk memberikan sumbangan terhadap hubungan menyeluruh antara ASEAN dengan Uni Eropa, memperkokoh perdamaian, kestabilan dan perkembangan di kedua kawasan. Dalam hubungan dengan semua mitra lainnya, Vietnam juga memberikan banyak sumbangan yang praksis. Misalnya, dengan Tiongkok, dari bulan November 2011, dengan peranan sebagai negara koordinator hubungan ASEAN-Tiongkok, Vietnam dan semua negara ASEAN telah melakukan konsultasi tentang penyusunan Kode Etik tentang perilaku semua pihak di Laut Timur (COC) sebagai dasar bagi ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan Tiongkok dalam menyusun Kode Etik ini. Naskah ini telah diselesaikan dalam internal ASEAN pada akhir bulan Juni lalu dan dikonsultasikan dengan Tiongkok dalam rangka Konferensi kali ini. Menurut Deputi Menlu Vietnam Pham Quang Vinh, rancangan naskah ini disusun diatas dasar mewarisi hal-hal yang pokok dari  (DOC) yang sudah ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok pada 10 tahun lalu di Phnompenh, Kamboja.


Akan tetapi, COC ditingkatkan dalam taraf yang lebih tinggi dengan pasal-pasal yang bersifat mengikat dalam memecahkan sengketa antara semua pihak di Laut Timur, sesuai dengan semangat menaati hukum internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, maupun menaati Perjanjian Kerakraban dan Kerjasama yang sudah ditandatangani antara ASEAN dan Tiongkok. Deputi Menlu Vietnam Pham Quang Vinh memberitahukan: “Selama 10 tahun ini telah ada DOC yang ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok. Deklarasi ini telah mengajukan prinsip-prinsip dari hukum internasional, terutama konvensi Hukum Laut untuk memecahkan secara damai semua sengketa, mengajukan perilaku semua pihak. Akan tetapi, selama 10 tahun ini, kita juga menyaksikan bahwa di satu segi, DOC mengembangkan kegunaannya sebagai naskah dasar untuk mengatur tindakan semua negara, melainkan di segi lagi juga menimbulkan masalah-masalah rumit yang bersangkutan dengan perdamaian, kestabilan, keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan.  Justru oleh karena itu, semua negara ASEAN menyatakan bahwa sudah sampai waktunya, kawasan memerlukan adanya satu instrumen agar  bisa menjamin dan memberikan sumbangan yang lebih efektif  terhadap perdamaian, keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan dan itulah COC”.