Demokratis dan obyektif ketika menyunting kebijakan

(VOVWORLD) - Majelis  Nasional (MN) Viet Nam baru saja memutuskan memundurkan waktu mempelajari dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Unit Administrasi -Ekonomi Istimewa  Van Don, Bac Van Phong dan  Phu Quoc pada persidangan ke-6 MN angkatan  XIV untuk  ada lagi waktu menyunting dan menyempurnakan RUU ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa MN dan Pemerintah Viet Nam sangat mendengarkan pendapat-pendapat dari para pemilih, anggota MN dan rakyat, sungguh-sungguh demokratis dan obyektif  dalam menyusun kebijakan dan undang-undang.
Demokratis dan obyektif ketika menyunting kebijakan - ảnh 1Lapangan pantai  Van Don (Foto: Minh Nguyen/cafef.vn)

Pembentukan tiga zona istimewa  Van Don, Bac  Van Phong dan Phu Quoc punya makna besar, tidak hanya memanfaatkan potensi untuk mengembangkan tiga zona ini, melainkan juga menciptakan  daya sebar ke daerah-daerah lain di Viet Nam. Bersama dengan pembentukan tiga  zona istimewa tersebut,  semua mekanisme dan kebijakan baru, di antaranya ada institusi tentang  mesin aparat administrasi untuk zona istimewa yang juga perlu dibentuk secara sinkron, sempurna dan sesuai dengan kecenderungan  perkembangan.

Keputusan  politik yang bertolak dari semangat dan aspirasi rakyat.

Jelaslah  pembentukan 3 zona istimewa  Van Don, Bac Van Phong dan Phu Quoc  punya makna besar yang menurut itu desentralisasi akan menciptakan  lingkungan bisnis  yang efektif,  punya pengaruh mendorong  perkembangan Tanah Air. Oleh karena itu, Pemerintah dan badan-badan fungsional  sangat berharap  agar MN   cepat mengesahkan RUU tersebut untuk menciptakan payung hukum guna memecahkan masalah-masalah yang praksis dalam membangun dan mengembangkan Tanah Air. Namun,  ini merupakan RUU yang baru dan  rumit, belum ada preseden; banyak ketentuan  tentang mekanisme dan kebijakan dalam RUU bersifat terobosan tentang organisasi mesin aparat dan pandangan, pengarahan  perkembangan dalam persyaratan melakukan integrasi internasional yang semakin ekstensif dan intensif serta pada latar belakang internasional  dan regional yang mengalami banyak perkembangan yang rumit.

Pada latar belakang pendapat-pendapat yang dikeluarkan para anggota MN,  pejabat  veteran,  pakar, ilmuwan dan pemilih  tentang beberapa isi RUU ini masih berbeda-beda, Perdana Menteri Viet Nam, Nguyen Xuan Phuc ketika diinterviu oleh kalangan pers menegaskan akan mendengarkan semua pendapat dari rakyat  untuk merevisi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RUU supaya sesuai. Karena Vietnam belum pernah melaksanakan pola zona  istimewa, oleh karena itu ketika membuat kebijakan, badan-badan fungsional harus melakukan sekaligus melaksanakan sambil menarik pengalaman  dari  kesuksesan dan kegagalan yang dialami oleh banyak negara untuk menjamin pembangunan zona istimewa mencapai sukses, memberikan kepentingan yang paling besar  kepada Tanah Air dan rakyat. Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam juga menegaskan: Ketika membuat RUU ini, Partai Komunis dan negara mencengkam pandangan ialah selalu meletakkan kepentingan Negara dan rakyat di  atas segala-galanya.

Pemerintah dan MN telah menunjukkan semangat mengabdi rakyat pada saat penting ini. Usulan kepada Pemerintah dan MN supaya memundurkan waktu  pengesahan RUU ini adalah hal yang patut dicatat, termanifestasikan sesuai dengan semangat demokratis, obyektif serta keputusan politik yang bertolak dari  semangat dan aspirasi rakyat. Memundurkan waktu pengesahan  RUU tersebut  menunjukkan bahwa Pemerintah dan MN telah mendengarkan  fikiran dan aspirasi rakyat dengan semangat yang sangat reseptif, menjunjung tinggi  semua pendapat yang bernilai dari para pakar dan pakar hukum.  Oleh karena itu, rakyat tidak ada alasan  untuk tidak percaya, menaruh harapan pada keputusan politik  dari MN dan Pemerintah pada waktu mendatang. Ketika MN memutuskan memundurkan waktu  pengesahan RUU ini, Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan bersamaan itu berseru kepada rakyat  supaya  tenang  dan percaya pada keputusan Partai Komunis dan Negara karena ketika menyusun beberapa RUU, MN selalu mendengarkan pendapat-pendapat rakyat.

Menghormati demokrasi dan menjaga disiplin dan hukum Negara.

Memundurkan waktu pengesahan RUU  tersebut memanifestasikan  sensitivitas,  di atas  aspirasi  dari para anggota MN, dari rakyat  dan para pemilih  untuk memeriksa kembali, memberikan penilaian dan menjamin semua kebijakan  yang ketat, sinkron, berhasil-guna dan implementatif ketika undang-undang ini diesahkan.  Soal belum mengesahkan undang-undang juga perlu untuk dipelajari dan disempurnakan lagi untuk menjamin  sifat terobosan dari  kebijakan dan ketika dilaksanakan akan segera mengembangka pengaruhnya, tidak menciptakan potensi risiko dari segi kebijakan. Hal ini harus dilihat secara jelas dan menunjukkan  penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam.

 Bersamaan itu, dengan memundurkan waktu pengesahan RUU ini, MN dan Pemerintah Viet Nam juga memberi bimbingan kepada semua kementerian, instansi dan daerah supaya mengelola secara  ketat penggunaan  tanah di daerah-daerah yang direncanakan akan membentuk zona istimewa, aktif menggelarkan pekerjaan  mempersiapkan sumber daya dan persyaratan  penjaminan  agar ketika semua undang-undang dan resolusi diesahkan bisa segera dilaksanakan, bersamaan itu memperkuat pekerjaan informasi dan sosialiasai secara jelas tentang  masalah-masalah yang mendapat perhatian dari para pemilih dan rakyat untuk menciptakan kebulatan pendapat tinggi terhadap isi-isi yang tercantum dalam RUU.

 

 

Komentar

Yang lain