Iluastrasi   (Foto: VNA)

Konsep tentang hak manusia di Vietnam untuk pertama kalinya diungkapkan secara resmi dan paling kongkrit dalam Teks Proklamasi yang melahirkan negara Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Kemudian, hak manusia terus ditegaskan dan diperluas dalam berbagai UUD tahun-tahun 1959, 1980, 1992 dan UUD yang direvisi dan disempurnakan tahun 2001 dan UUD tahun 2013.

Hak manusia dikongkritkan menjadi hak kebebasan berbisnis

Hak manusia telah dikongkritkan menjadi hak-hak, di antaranya hak kebebasan berbisnis  untuk pertama kalinya dicantumkan dalam UUD tahun 1992. Walaupun masih terbatas pada  skala hak kebebasan berbisnis ketika semua subyek hanya bisa berbisnis di bidang-bidang yang mendapat izin dari undang-undang, tapi terbanding dengan pandangan-pandangan manajemen ekonomi pada periode sebelumnya, ini dianggap sebagai kemajuan istimewa dan penting  dalam mencatat hak kebebasan berbisnis di Vietnam. Khususnya, UUD tahun 2013 mengakui hak kebebasan berbisnis sebagai salah satu hak-hak azasi manusia. Doktor Nguyen Van Cuong, Kepala Institut Ilmu Pengetahuan Hukum dari Kementerian Hukum Vietnam menganalisis: “Ketika telah menganggap hak kebebasan berbisni  sebagai hak fazasi manusia artinya hak manusia, di antaranya ada hak kebebasan berbisnis tidak hanya diakui dan dihormati oleh Negara, melainkan juga harus dibela dan dijamin. Artinya ialah di sini masalah menghormati, membela dan menjamin hak kebebasan berbisnis pertama-tama termasuk dalam tanggung-jawab Negara. Sedangkan, warga sudah barang tentu dapat menikmati hak kebebasan berbisnis itu”.

Dari ketentuan dalam UUD tahun 2013, hak kebebasan berbisnis telah direalisasikan dalam sistim perundang-undangan tentang bisnis, terutama di naskah-naskah undang-undang pokok yang punya dampak besar terhadap komunitas badan usaha seperti Undang-Undang tentang Badan Usaha tahun 2014, Undang-Undang tentang Investasi tahun 2014 dan Undang-Undang revisi dan tambahannya tahun 2016. Menurut itu, hak kebebasan berbisnis telah didekati menurut arah menyederhanakan syarat, prosedur pemberian surat izin, menghapuskan banyak ketentuan tentang persyaratan bisnis, sekaligus memperluas kelompok hak-hak membuat keputusan sendiri dari badan usaha. Untuk pertama kalinya, daftar lengkap semua cabang dan kejuruan larangan berbisnis dan bisnis  bersyarat telah dikumpulkan dan disusun secara kongkrit dalam satu naskah undang-undang. Ini dianggap sebagai langkah terobosan tentang transparansi dalam kebijakan dan diharapkan akan mengatasi pemberlakuan syarat-syarat berbisnis secara kurang ada kontrol dan tidak masuk akal seperti sebelumnya. Atau ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Udang Hukum Perdata tahun 2015 telah memanifestasikan secara jelas semangat proteksi yang lebih baik dengan hak- kepemilikan dari warga, hak kebebasan melakukan kontrak dan lain-lain. Yang terkini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang direvisi dan disempurnakan tahun 2017 telah menghapuskan  kejahatan berbisnis secara tidak sah, hal itu menunjukkan kemajuan besar dalam menjamin hak kebebasan berbisnis dari warga.

Mendorong lebih lanjut lagi hak kebebasan berbisnis

Dalam kenyataannya, hak kebebasan berbisnis masih menjumpai tidak sedikit  rintangan dari syarat-syarat berbisnis yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dan surat izin tambahan. Dalam kecenderungan integrasi dan perkembangan ekonomi, Vietnam terus mendorong hak kebebasan berbisnis. Dalam sidang tematik tentang legislasi dari Pemerintah Vietnam baru-baru ini, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam telah merekomendasikan supaya menghapuskan kira-kira 2.000 syarat bisnis yang tidak sesuai untuk melaksanakan haluan memperbaiki lingkungan investasi bisnis, mengurangi biaya badan usaha, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas dan  daya saing perekonomian. Ini juga dianggap sebagai salah satu gerak-gerik jelas yang memanifestasikan aksi Pemerintah Vietnam untuk tepat waktu menghapuskan semua  rintangan, mendorong hak kebebasan berbisnis dan badan usaha. Phan Duc Hieu, Wakil Kepala Institut Manejemen Ekonomi Pusat menekankan perlunya ada badan independen untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan koordinasi dengan semua kementerian dan instansi untuk menghapuskan semua ketentuan tentang syarat bisnis yang tidak perlu. “Artinya ialah semua kementerian dan instansi memikul tanggung-jawab sendiri dalam melakukan pemeriksaan, tapi ada satu badan kritik sosial yang independen, mereka sekaligus melakukan pemeriksaan dan  kesaksian satu sama lain, kemudian melalui satu dewan spesialis, satu kelompok kerja seperti satu badan arbitrase. Pada waktu itu, orang baru memutuskan tentang hasil reformasi tentang persyaratan bisnis, pada waktu itu barulah bisa melaksanakan dan mendorong reformasi dan reformasi baru memberikan pengaruh. Hasil pemeriksaan harus langsung disampaikan kepada Pemerintah atau Majelis Nasional sebagai badan-badan terakhir yang mengeluarkan keputusan”.

Dengan pemberlakuan berbagai undang-undang untuk mengkongkritkan ketentuan UUD tentang hak manusia, di antaranya ada hak kebebasan berbisnis dari warga negara telah menunjukkan upaya-upaya Vietnam dalam menghormati dan menjamin semua hak warga negara yang telah ditentukan dalam UUD. Agar supaya semua warga negara  mendapat kebebasan berbisnis, mendapat syarat yang kondusif dalam membentuk dan menyelenggarakan badan usaha, Pemerintah Vietnam dan semua kementerian serta instansi telah dan sedang berupaya keras lebih lanjut lagi untuk memeriksa dan menghapuskan syarat-syarat bisnis yang tidak masuk akal guna menegakkan satu lingkungan bisnis yang sehat dan transparan, mendorong pengembangan sosial-ekonomi Tanah Air dan meningkatkan lebih lanjut lagi hak manusia di Vietnam.