(VOVWORLD) - Setelah dua tahun melakukan perundingan antar-pemerintah yang menegangkan, Traktat Global tentang Migrasi yang aman, tertib dan permanen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah resmi diesahkan oleh wakil 150 negara pada Senin (10 Desember) di Kota Marrakech, Maroko. Walaupun traktat ini sedang menimbulkan banyak perdebatan di banyak negara, bahkan banyak negara membantalkan traktat ini, tetapi ada satu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan bahwa ini merupakan masalah yang menyangkut dengan semua negara dan traktat ini merupakan satu pilihan bagi semua negara untuk bersama-sama memecahkan masalah global.
 Panorama konferensi PBB di Kota Marakech, Maroko (Foto: AP) |
Traktat Global tentang Imigrasi yang aman, tertib dan permanen telah disepakati oleh semuanya 193 anggota PBB, kecuali Amerika Serikat (AS) pada bulan Juli lalu. Traktat ini mengajukan 23 target untuk imigrasi yang sah dan mengelola arus migran secara lebih baik pada latar jumlah migran di seluruh dunia meningkat menjadi 250 juta orang, sama dengan 3% jumlah penduduk seluruh dunia.
Menurut rencana, setelah dierahkan, perjanjian ini akan dilakukan pepungutan suara untuk diesahkan di Majelis Umum PBB yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 19 Desember ini.
Lahirnya traktat ini adalah perlu
Selama kira-kira sepuluh tahun ini, gelombang migran global semakin meningkat cepat, khususnya jumlah migran yang membeludak datang ke Eropa dengan skala sangat besar. Sebagian besar di antara mereka itu adalah orang-orang yang melarikan diri dari bentrokan-bentrokan dan kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika. Menurut data PBB, dari tahun 2000, lebih dari 60.000 orang migran telah tewas di atas jalan melarikan diri yang pada pokoknya melalui jalan laut. Walaupn hingga sekarang ini, jumlah migran melalui jalan laut telah turun secara jelas, tetapi “gema politik” yang ditimbulkan oleh gelombang migran ini masih sangat berat di Uni Eropa. Sekarang ini, ribuan migran sedang berkumpul di perbatasan Meksiko untuk mencari peluang minta menjadi pengungsi di AS, memaksa kalangan yang berwajib AS harus menggelarkan serdadunya ke daerah perbatasan dan melakukan penindasan kuat.
Semua perkembangan ini memperlihatkan taraf perlunya harus memecahkan masalah migran di tingkat global dan sudah sampai waktunya semua negara anggota PBB perlu merundingkan satu permufakatan mengenai migran secara menyeluruh.
Pada latar itu, lahirlah traktat ini yang dianggap sebagai peranti hukum kerangkabagi kerjasama dalam mengelola migran global. Menurut penilaian PBB, traktat tidak bersifat mengikat di segi hukum dan meliputi beberapa ketentuan kongkrit sehingga tentang kedaulatan sehingga pelaksanaan traktat ini hanya berdasarkan pada iktikat baik dari negara-negara pendukungnya. Banyak pendapat menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan satu keberhasilan diplomatik yang dicapai oleh PBB ketika mendapat pengesahan dari semua negara anggota, kecuali AS pada bulan Juli lalu.
Perdebatan tentang sifat hukum dan sifat mengikat
Tapi, akhir-akhir ini, negara-negara seperti Hungaria, Austria, Republik Czech, Polandia, Bulgaria dan Australia telah mengikuti alan yang dilakukan Amerika Serikat, secara berturut-turut menyatakan menarik diri keluar dari Traktat ini. Penyebab-nya ialah karena beberapa negara anggota menganggap bahwa Traktat ini akan membolehkan PBB memaksakan kebijakan-kebijakan tentang migran terhadap negara-negara anggota-nya.
Satu soal yang tidak mendapat persetujuan negara-negara lain untuk mengesahkan-nya yalah Traktat ini tidak membedakan migran legal atau migran ilegal. Bahkan pengertian apakah migran legal itu juga merupakan masalah kontroversial ketika bagi beberapa negara Eropa, kaum migran demi tujuan ekonomi dianggap sebagai ilegal, menimbulkan kerugian dan menjadi bahaya yang mengancam keamanan nasional. Lebih-lebih lagi, pengesahan Traktat ini sedang sama artinya penciptaan peluang bagi partai-partai populis dan para pembuat kebijakan untuk mendorong argumentasi bahwa negara-negara sedang kehilangan hak kontrol terhadap kedaulatan dan perbatasan. Ada satu kenyataan bahwa negara-negara yang membelakangi Traktat, semuanya adalah negara-negara yang sejak dulu sampai sekarang ini belum melaksanakan cukup tindakan yang efektif untuk mengontrol arus migran.
Tapi, tanpa memperdulikan perdebatan-perdebatan yang berbeda-beda, Traktat ini telah resmi diesahkan pada Senin (10/12) dan peranan PBB tidak bisa diingkari. Naskah yang tidak mengikat secara hukum ini akan membantu negara-negara memperbaiki kerjasama dan mengeluarkan tindakan-tindakan menuju ke solusi dalam bekerjasama antara negara asal, negara transit dan negara yang didatangi kaum migran. Di atas segala-galanya yalah hubungan kemitraan yang lebih baik dalam menghadapi jaringan penyelundupan manusia. Mau atau tidak, ini merupakan masalah yang berhubungan langsung atau tak langsung dengan kepentingan semua negara, oleh karena itu, Traktat tersebut tidak bisa diingkari sebagai satu “jawaban yang tepat” agar semua negara bersama-sama memecahkan masalah dunia yang mendesak ini.