(VOVworld) - Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Sosialis Vietnam (amandemen-2013) resmi menjadi efektif sejak 1 Januari 2014. Salah satu diantara isi- isi yang bersifat meliputi dari UUD (amandemen) ini yalah menjunjung tinggi kekuasaan rakyat. Demikianlah pandangan dasar yang menjelujuri semua bab dan pasal UUD, menunjukkan asal- usul, watak, kekuatan dari kekuasaan Negara yalah di rakyat, milik rakyat, rakyat menjadi subyek yang tertinggi dari kekuasaan Negara.
Presiden Vietnam Truong Tan Sang menandatangani perintah
untuk mengumumkan UUD Republik Sosialis Vietnam
(Foto: vietnamplus.vn)
UUD Republik Sosialis Vietnam (amandemen-2013) menyatakan bahwa: “
Negara Republik Sosialis Vietnam dimana rakyat berdaulat; semua kekuasaan Negara adalah milik rakyat yang fundasinya yalah persekutuan antara kelas buruh dengan kelas tani dan jajaran intelektual”. Ditinjau baik secara teori maupun praktek, penegasan dalam UUD Republik Sosialis Vietnam (amandemen-2013) bahwa seluruh kekuasaan Negara adalah milik rakyat berdasarkan pada dasar yang mantap.
Semua kekuasaan Negara adalah milik rakyat
Mengalami waktu lebih dari 83 tahun memimpin seluruh bangsa melakukan revolusi-revolusi membebaskan bangsa dan membangun sosialisme, pelajaran bersejarah mendalam yang ditarik oleh Partai Komunis Vietnam yalah: Revolusi adalah usaha dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Presiden Ho Chi Minh, pemimpin jenial dari bangsa selalu menegaskan fikiran “menganggap rakyat sebagai pangkal”, oleh karena itu ketika merebut kekuasaan, mendirikan Negara baru, maka Negara itu adalah Negara dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Dalam “Program Politik pembangunan Tanah Air pada periode transisi menuju ke sosialisme tahun 1991”, prinsip organisasi dari negara yang ditetapkan bahwa: “Negara Vietnam menyatukan tiga hak yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, dengan pembagian kerja jelas”. Untuk mengkongkritkan semangat itu, Resolusi Kongres Nasional ke-9 Partai Komunis Vietnam menegaskan: Negara Vietnam adalah instrumen utama untuk melaksanakan hak kedaulatan rakyat, adalah Negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Kekuasaan Negara adalah satu, ada pembagian kerja dan koordinasi antar-badan Negara dalam melaksanakan hak-hak legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya, Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam telah mengesahkan Program Politik tentang pembangunan Tanah Air dalam periode transisi ke sosialisme (diamandir dan dikembangkan pada tahun 2011), diantaranya terus menegaskan: “Negara Vietnam adalah Negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat”.
Dengan demikian, menetapkan kekuasaan tertinggi Negara Vietnam adalah milik rakyat adalah pendirian yang konsisten dan tak pernah berubah dari Partai Komunis Vietnam.
Mongkritkan kekuasaan rakyat dalam UUD.
Dalam semua bab dan pasal dari UUD, isi yang bersifat meliputi dan mencuat ialah seluruh kekuasaan Negara adalah milik rakyat, terfokus pada rakyat yang berarti bahwa kekuasaan Negara di semua bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif punya asal-usul bersama ialah mengabdi rakyat, menjamin hak kedaulatan rakyat, atas mandat rakyat dan dilimpahkan oleh rakyat. Cara organisasi kekuasaan dan pada kenyataannya dalam pelaksanaan kekuasaan di semua badan Negara semuanya harus mengabdi rakyat, demi kepentingan bersama dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Itulah dasar mantap untuk membatasi semua faktor ekstrimisme, kekurangan tanggung jawab dari semua badan atau semua perseorangan yang mendapat mandat dari rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Bersamaan itu, juga merupakan dasar untuk menyusun mekanisme kontrol, memberikan penilaian tentang kualitas dan hasil-guna aktivitas dari semua kekuasaan publik
Di atas dasar konsisten dengan pandangan kekuasaan Negara adalah milik rakyat, UUD menetapkan dengan jelas pekerjaan-pekerjaan kongkrit di mana rakyat melaksanakan kekuasaan-nya. Yakni langsung memilih anggota Majelis Nasional (MN). Para anggota MN yang dipilih para pemilih akan diawasi dan dinilai oleh rakyat.
UUD juga memanifestasikan dengan jelas hak memutuskan, hak memberikan pendapat dari rakyat untuk memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan nasib Tanah Air atau menurut “keputusan MN dalam melaksanakan referandum” yang diorganisasi dan dilaksanakan oleh Komite Tetap MN Vietnam.
Mekanisme pelaksanaan kekuasaan rakyat.
Pelaksanaan kekuasaan rakyat secara efektif justru merupakan pelaksanaan dengan mekanisme: “Partai Komunis memimpin, rakyat berdaulat, Negara mengelola”.
Menurut mekanisme ini, “rakyat berdaulat” harus merupakan faktor yang bersifat meliputi, Partai Komunis dan Negara juga tidak berada di luar skala rakyat.
Untuk melaksanakan setepatnya prinsip “seluruh sumber daya dalam masyarakat dan Negara semuanya adalah milik rakyat”, perlu menjamin syarat-syarat tentang materiil, kultural dan sosial pada satu tarap perkembangan yang tertentu dan harus meningkatkan tarap kecerdasan rakyat. Itulah pekerjaan menjamin supaya kehidupan materiil dan spirituil terus-menerus diperbaiki, jaring pengaman sosial berkesinambungan rakyat di semua kawasan dan daerah mendapat perhatian, semua etnis bisa hidup setara. Tarap kecerdasan rakyat dimanifestasikan pada pengetahuan, menghormati undang-undang, disiplin, pengetahuan tentang hukum perkembangan, alam dan masyarakat, pengetahuan tentang situasi, tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
Dengan satu tarap kecerdasan rakyat yang semakin meningkat dan syarat ekonomi, politik, kebudayaan dan sosial mengalami perkembangan-perkembangan tertentu, kekuasaan rakyat akan dikembangkan. Target rakyat sejahtera, Negara kuat, demokratis, adil, berbudaya akan terlaksanakan secara baik./.