Presiden infungsi, Nicolas Maduro. (Foto: VTV.vn)

Dalam satu perkembangan terkini, Amerika Serikat (AS) pada Senin (11 Februari) telah mengajukan satu rancangan Resolusi mengenai Venezuela  ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menyerukan bantuan internasional dan mengadakan pemilihan presiden (pilpres) di Venezuela. Untuk menanggapi, Moskow terlah mengeluarkan satu resolusi alternatif, menyatakan kecemasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik  Venezuela.

Sementara itu, Presiden Nicolas Maduro sedang melakukan satu latihan militer besar-besaran yang belum pernah ada selama 200 tahun ini untuk menyampaikan satu pesan bahwa Karacas siaga memberikan balasan terhadap segala tindakan intervensi militer dari luar. Gerak-gerik ini juga dianggap sebagai reaksi Nicolas Maduro terhadap informasi bahwa AS bisa  mengirimkan 5.000 serdadu ke perbatasan Kolombia, negara yang mempunyai garis perbatasan dengan  Venezuela.

Komunitas internasional  mengalami perpecahan

Sampai saat ini, komunitas internasional masih sangat terpecah-belah tentang masalah Venezuela. Sekarang ini, beberapa negara anggota Uni Eropa, di antaranya ada Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol dan AS yang mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara, bersamaan itu menimbulkan tekanan  minta kepada Presiden Nicolas Maduro supaya menyerukan pilpres baru. Washington bahkan menyatakan sedang mempertimbangkan pilihan-pilihan terhadap Venezuela, meliputi kemungkinan intervensi militer terhadap negara ini, tapi menekankan target prioritas “transfer kekuasaan dalam perdamaian”.

Sementara itu, banyak negara yang lain, seperti Kuba, Meksiko, Turki dan Rusia menyatakan dukungan terhadap Pemerintah pimpinan Presiden Nicolas Maduro, bersamaan itu mengutuk intrik kudeta. Moskow menyatakan bahwa Washington tidak boleh melaksanakan tindakan intervensi manapun, di antaranya ada intervensi militer terhadap urusan-urusan internal Venezuela dan menegaskan bahwa Rusia bersedia  memberikan masukan tentang masalah Venezuela, sesuai dengan Piagam PBB. PBB menyatakan kesediaan-nya membawa Presiden  Venezuela, Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido  duduk di meja perundingan sefcara serius.

Pada saat ini, opini umum mempertanyakan adakah satu krisis kemanusiaan di Venezuela. Menurut pihak AS, satu rombongan bantuan kemanusiaan yang mendapat bantuan komoditas dari AS dan Kolombia sekarang ini telah tiba di Kotamadya Cucuta yang terletak di tengah perbatasan Kolombia dan Venezuela. Tetapi, pihak Pemerintah Venezuela menegaskan bahwa di Venezuela tidak ada krisis kemanusiaan dan menyatakan akan tidak membolehkan barang bantuan dimasukkan ke dalam negeri ini. Sebagai gantinya, dia meminta kepada AS supaya menghapuskan sanksi-sanksi ekonomi tambahan yang dikenakan oleh Washington terhadap Karakas pada beberapa pekan ini. Nicolas Maduro menamakan bantuan kemanusiaan sebagai satu “kedok” yang disutradarai oleh AS untuk menggulingkan Pemerintah  yang dia pimpinan.

Pada pihak PBB, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Selasa (12/2), menyatakan telah bersedia mengangkut bantuan perikemanusiaan ke Venezuela, tempat dimana kesulitan ekonomi telah membuat jutaan orang harus menerobos perbatasan dan meninggalkan negerinya. Tapi, harus ada persetujuan dari Pemerintah pimpinan Presiden Nicolas Maduro.

Venezuela menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi

Instabilitas-instabilitas politik di Venezuela telah disusul dengan akibat-akibatnya di mana ekonomi menjadi bidang yang pertama-tama terkena pengaruh. Mata uang domestik nilai merosot, sehingga membuat banyak investor asing harus mempersempit aktivitas-nya atau  meninggalkan Venezuela. Serentetan evakuasi besar-besaran sedang terjadi karena krisis ekonomi sekarang ini. Pada waktu lalu, meskipun Pemerintah pimpinan Presiden N.Maduro telah menggelarkan banyak langkah untuk menghadapi suprainflasi, misalnya penghapusan lima angka nol di mata uang domestik Bolivar dari Venezuela, mengedarkan uang-uang  dengan nilai norminal baru, meningkatkan tarap gaji minimal  lebih tinggi puluhan kali  lipat terbanding dengan sebelumnya, meningkatkan pajak nilai pertambahan  dari  4-16% dan lain-lain. Tetapi, semua langkah di atas sampai saat ini masih belum benar-benar mengembangkan hasil-gunanya. Dana Moneter Internasional (IMF) memprakirakan bahwa persentase inflasi di Venezuela akan mencapai tarap 10 juta persen  dalam tahun 2019.

Bisa dilihat, Venezuela sekarang ini tidak hanya menjumpai kesulitan di bidang ekonomi saja, melainkan juga terperangkap ke dalam stagnasi geo-politik antarnegara-negara adi kuasa. Pernah merupakan satu negara yang paling kaya di Amerika Latin karena menguasai sumber pemasokan minyak tambang yang terbesar di dunia, Venezuela juga mempunyai posisi geopolitik yang amat penting di kawasanmaka negara-negara supra selalu ingin mempertahankan monopoli pengaruhnya.  Hal yang penting sekarang ini yalah Pemerintah dan faksi oposisi supaya cepat duduk di meja perundimgan untuk menstabilkan Tanah Air. Masalah-masalah yang dihadapi Venezuela harus dipecahkan oleh warga negara ini, sesuai dengan kerangka Undang-Undang Dasar dan undang-undang, melalui kanal-kanal dialog yang damai. Ini merupakan cara satu-satunya untuk membantu Venezuela memperoleh kestabilan berjangka panjang.