(VOVworld) - Dalam sidang pada Rabu (17 Juli), Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menunjukkan tugas-tugas kongkrit dalam mencegah dan memberantas korupsi dari sekarang sampai akhir tahun 2013 ini. Satu hari setelah itu, Komisi Hukum Majelis Nasional Vietnam juga melakukan sidang penjelasan tentang menemukan dan menindak kasus-kasus korupsi yang termasuk tanggung jawab dari badan-badan Negara. Semua sidang ini telah memanifestasikan tekat mencegah dan memberantas korupsi dari pemerintahan semua tingkat, selangkah demi selangkah memundurkan jenis kriminalitas ini.
Menurut statistik, selama 6 bulan awal tahun ini, pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi telah mencapai hasil yang positif, diantaranya harus bicara tentang pembentukan dan pengokohan tentang organisasi, aktivitas dari Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Departemen urusan Politik Internal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) dan Departemen Politik Internal provinsi dan kota. Hasil investigasi dan pemeriksaan spesialis tentang pengelolaan dan penggunaan tanah, investasi pembangunan dasar, pengelolaan dan penggunaan anggaran keuangan negara menunjukkan sudah menemukan pelanggaran sebesar VND 12 triliun. Badan-badan hukum juga memidanakan 116 kasus dengan 226 terdakwa dengan tuduhan korupsi.
Inspektor Jenderal Pemerintah, Huynh Phong Thanh mengakui bahwa korupsi di beberapa bidang pengelolaan Negara yang telah selangkah demi selangkah dibatasi, tapi beberapa bidang yang sensitif seperti perkreditan, perbankan, pengelolaan dan penggunaan tanah, investasi pembangunan, pengelolaan dan penggunaan harta benda milik negara tetap berlangsung korupsi dengan cara-cara yang canggih dan rumit. Pekerjaan menemukan dan menindak korupsi tetap mengalami banyak keterbatasan, kesulitan dan kurang ada ketentuan tentang langkah menjamin pelaksanaan semua keputusan dan kesimpulan investigasi dan pemeriksaan
Situasi nyata tersebut menuntut adanya solusi-solusi yang lebih kongkrit lagi untuk melaksanakan target pemberantasan korupsi yang telah ditetapkan Partai Komunis dan Negara. Menurut itu, dalam waktu 6 bulan akhir tahun ini, Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi sepakat berfokus melaksanakan 8 tugas titik berat. Diantaranya, akan terus membimbing penyempurnaan institusi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi; cepat menyusun ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab pemaparan dari Badan Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan; cepat memberlakukan proyek memperkuat pelaksanaan dan pengontrolan pendaftaran harta benda; proyek mengontrol pendapatan pemegang jabatan dan kekuasaan. Penggelaran rencana memeriksa dan mengawasi pekerjaan inspeksi, pengaduan, investigasi, penggugatan dan pengadilan kasus korupsi yang serius dan rumit atau mendapat perhatian khusus dari opini umum juga diungkapkan. Badan Pengarahan akan berfokus membimbing penanganan beberapa kasus korupsi dan kasus ekonomi yang menunjukkan tanda - anda korupsi yang serius dan rumit. Untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi membentuk 7 kelompok kerja yang memeriksa dan mengawasi beberapa instansi dan pemerintahan daerah. Mengenai tugas ini, Sekretaris Jenderal KS PKV, Nguyen Phu Trong, Kepala Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menekankan: “Departemen urusan Politik Internal KS PKV adalah satu simpul yang bertanggung jawab memimpin dan mengundang semua badan yang bersangkutan dan kepala instansi untuk bersama-sama membahas dan menangani semua pandangan yang punya perbedaan pendapat dan semua masalah. Jika masih ada masalah, maka Departemen urusan Politik Internal KS PKV melaporkannya kepada Badan harian Badan Pengarahan Sentral tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk meminta keputusan, kemudian baru menindak-lanjutinya”.
Kenyataan menunjukkan bahwa sebab yang membuat penemuan dan penindakan korupsi yang dijalankan oleh badan-badan Negara menjumpai kesulitan ialah mekanisme, politik dan Undang-Undang tentang pencegahan dan Pemberantasan korupsi belum sinkron. Pengacara Nguyen Van Hau, Wakil Ketua Himpunan Pengacara kota Ho Chi Minh memberitahukan: “Untuk membatasi korupsi dan kelompok kepentingan, Negara harus memeriksa secara ketat prosedur-prosedur administrasi yang menciptakan syarat yang mudah terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan, agar dari situ melakukan amandemen dan penambahan supaya sesuai dengan kenyataan. Harus membuat satu mekanisme memeriksa kekuasaan terhadap orang –orang yang mendapat hak untuk menghindari terbentuknya kelompok kepentingan. Pemimpin atasan harus secara permanen memeriksa, mengawasi bawahan, harus memperkuat keterbukaan dan transparansi prosedur-prosedur administrasi, menciptakan syarat bagi rakyat dan badan usaha untuk bisa mengawasi tugas dan dinas dalam skala kader dan pegawai negara”.
Pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi merupakan tugas yang berjangka panjang dan rumit. Mendorong selangkah pelaksanaan target-target memberantas korupsi tidak hanya turut mengembangkan sosial-ekonomi, melainkan juga memperkokoh kepercayaan rakyat pada upaya-upaya memberantas korupsi dari mesin kekuasaan./.