Perdana Menteri   Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (foto : VTV)

Setelah 10 tahun melaksanakan UU mengenai Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi tahun 2005, pekerjaan mencegah dan memberatas korupsi telah mencapai banyak hasil yang penting, turut meningkatkan daya guna dan hasil-guna yang dilakukan pengelolaan negara. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Vietnam juga dicatat komunitas internasional dalam rangka pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi di mana Vietnam merupakan anggota dan semua forum internasional yang lain.

Memenuhi tututan praktek

UU mengenai Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi tahun 2005 telah selangkah demi selangkah menciptakan lingkungan institusi yang semakin menjadi terbuka dan transparan. Penanganan terhadap para koruptor dan harta benda kaum koruptor juga diperhatikan dan ditingkatkan hasil-gunanya. Di depan acara jawaban interpelasi kepada para anggota MN, PM Nguyen Xuan Phuc menegaskan: “Tiada zona larangan dalam menangani korupsi. Oleh karena itu, sistem eksekutif sedang berkoordinasi dengan sistem yudikatif dan dengan pemerintahan berbagai tingkat dan instansi menangani secara serius semua kasus pelanggaran yang telah ditemukan sesuai dengan  hukum dan tepat waktu agar rakyat merasa lebih tenang. Saya fikir kita perlu menterbukakan hasilnya di depan MN sebelum hasil penanganan, khususnya kasus telah dibawa ke pengadilan.”

Akan tetapi, Vietnam telah mencapai hasil-hasil yang tidak bisa diingkari dalam mencengah dan memberantas korupsi, tetapi seperti halnya di tempat-tempat lain di dunia, situasi korupsi masih berlangsung secara rumit. Sebabnya ialah belum sesuainya UU mengengai Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi, di antaranya, ketentuan tentang keterbukaan dan transparansi masih kekurangan berbagai langkah untuk menjamin pelaksanaannya. Semua ketentuan dan mekanisme menemukan korupsi melalui aktivitas pemeriksanaan dan pemeriksa keuangan negara, inspektorat negara dan pengawasan yang belum sesuai dan belum mengembangkan peranan dan fungsi dari setiap badan.

Membangun satu mekanisme pencegahan dan pemberantasan korupsi secara komprehensif, intensif dan ekstensif

Tugas titik berat dari RUU mengenai Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi yalah membangun satu mekanisme mencegah dan memberantas korupsi secara komprehensif, intensif dan ekstensif, melalui itu turut membangun satu mekanisme pengelolaan negara, pengelolaan masyarakat secara terbuka, transparan agar “tidak bisa melakukan korupsi.” Bersamaan itu, RUU ini juga menciptakan dasar hukum secara sinkron untuk menemukan dan menangani secara tepat waktu semua tindakan korupsi agar “tidak berani melakukan korupsi.” Ketika mengungkapkan masalah ini, Inspektorat Jenderal Pemerintah Vietnam, Le Minh Khai mengatakan: “Di antara 129 pasal dari RUU mengenai Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi,  tetap dipertahankan secara utuh 7 pasal dari UU tahun 2005, mengamandir 73 pasal dan menambah 40 pasal baru. Dalam RUU ada instrumen-instrumen baru dan khususnya skala obyek diperluas. Dalam pencengahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan adalah pekerjaan utama. Maka kita harus merancang supaya orang tidak bisa melakukan korupsi meskipun ada keinginan melakukan korupsi”.

Agar untuk bisa sinkron dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, RUU yang disampaikan di persidangan ke-4 MN kali ini juga diamandir arah yang sesuai dengan banyak UU penting yang bersangkutan dengan penceghaan dan pemberantasan korupsi seperti UU mengenai APBN, UU mengenai Investasi, UU mengenai Investasi Publik, UU mengenai Badan Usaha, Kitab UU Hukum Pidana,  Kitab UU Hukum Perdata dan lain-lain.

Di samping itu, RUU ini juga diusun  menurut rekomendasi dari penilaian pelaksanaan Konvensi PBB tentang Pemberatasan Korupsi, berfokus pada solusi-solusi pembaruan secara komprehensif tentang pekerjaan mecegah dan memberantas korupsi dan mengidentifikasikan dan mengontrol semua bentrokan kepentingan, melaksanakan semua langkah dan mekanisme tentang penarikan kembali harta benda yang dikorupsi secara berhasil-guna.

Tentang amandemen secara komprehensif atas UU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan tuntutan nyata dan berdampak penting terhadap stabilitas dan perkembangan Tanah Air. Hal ini menunjukkan upaya keras  Vietnam dalam usaha mencegah dan memberantas korupsi pada waktu mendatang, menuju ke pembangunan satu mekanisme mencegah korupsi secara lebih komprehensif, intensif dan ekstensif.