(VOVworld) - Di Internet, belakangan ini, sekelompok orang yang menyebutkan diri sebagai “jaringan blogger Vietnam” telah menyebarkan apa yang dinamakan “Deklarasi 258” yang isinya mengatakan bahwa Vietnam kurang ada kebebasan berbicara dan menuntut penerapan model kebebasan berbicara a la Barat di Vietam. Namun, satu hal yang jelas jemelas dimana semua orang tahu ialah kebebasan di semua negara lain ada batasnya.
Sampai sekarang, komunitas internasional telah memufakatkan satu sama lain patokan-patokan umum tentang hak-hak azasi manusia yang mendasar, diantaranya ada hak kebebasan berbicara. Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku pada 3 September 1953 menunjukkan: “Semua orang dapat menyatakan pendapat dan bebas bertukar informasi-informasi, tanpa mendapat sesuatu izin dari badan-badan hukum dan tanpa perbedaan perbatasan”.
Namun, pasal ini tidak berarti melarang negara-negara anggota mengeluarkan langkah-langkah kontrol terhadap badan-badan usaha yang melakukan bisnis di bidang-bidang radio, televisi dan perfilman. Pelaksanaan hak-hak tersebut terdiri dari semua kewajiban, tanggung jawab, bentuk, persyaratan, pembatasan atau langkah hukuman yang perlu dicantumkan secara jelas dalam naskah-naskah hukum yang isi-nya mempertimbangkan hal-hal yang perlu dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan nasional, keutuhan wilayah, mempertahankan ketertiban publik, mencegah kriminalitas, membela kesehatan dan moral, harkat atau kehormatan manusia, mencegah penyebaran informasi-informasi rahasia atau menjamin kekuasaan dan sifat independen dari semua badan hukum.
Dengan demikian, Konvensi Eropa tentang HAM menetapkan prinsip umum tentang kebebasan berbicara, yang menurut itu semua orang berhak menyatakan dan bertukar pendangan tanpa membedakan posisi sosial, gender dan perbatasan. Namun, Konfenvensi ini sekaligus menetapkan pelaksanaan hak-hak itu dan pembatasan-pembatasan yang dikongkritkan dalam hukum masing-masing negara. Karena setiap negara mempertimbangkan situasi nyata negara-nya untuk mengeluarkan berbagai undang-undang dengan tujuan mengkongkritkan pelaksanaan hak kebebasan berbicara dari warga negara.
Tentang pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam, pasal ini menetapkan “semua kejahatan menyalahgunakan hak kebebasan dan demokrasi, melanggar kepentingan Negara, hak, kepentingan yang sah dari organisasi dan warga negara”.
Selama ini, para legislator Vietnam selalu punya cukup dasar untuk menegaskan sifat ilmiah dari pasal ini. Artinya ialah pasal ini hanya mengkonfirmasikan perilaku pelanggaran terhadap kasus “penyalah-gunaan” dan tindakan ini harus “melanggar kepentingan Negara, hak, kepentingan yang sah dari organisasi dan warga negara”. Kalau tindakan tidak menyalah-gunakan, hanyalah aktivitas kebebasan berbicara, kebebesan jurnalisme, kebebasan berkepercayaan dan beragama, kebebasan rapat dan hak-hak kebebasan demokrasi lain, maka mendapat dukungan dari Undang-Undang Dasar dan Hukum Vietnam.
Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 258 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam sama sekali sesuai dengan Konvensi Eropa tentang HAM.
Harus ditegaskan lagi ialah Pasal 258 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Vietnam juga sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Menurut itu, kebebasan berbicara bukanlah merupakan satu hak yang tanpa batas dan tanpa perbatasan. Kebebasan berbicara harus menghormati hak dari orang lain dan harus menjamin keamanan nasional, ketertiban publik, kesehatan dan moral masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa mengingkari bahwa sifat hukum dan ilmiah dari Pasal 258 jelaslah menaati semaksimal prinsip dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dan semua Konvensi Internasional lain yang bersangkutan dengan kebebasan berbicara.
Tentang tuntutan “sekelompok blogger Vietnam” tentang penerapan model kebebasan berbicara a la Barat pada Vietnam di Internet, kelompok ini telah melupakan bahwa tidak bisa ada kebebasan tanpa batas, termasuk di negara-negara Eropa yang telah ikut menyusun semua Konvensi Internasional yang bersangkutan dengan kebebasan berbicara dan dianggap sebagai model tentang kebebasan berbicara. Undang-Undang tentang Kebebasan Berbicara dari Perancis telah mengeluarkan sanksi-sanksi yang keras untuk memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar hak kebebasan berbicara, sehingga berpengaruh terhadap hak dan kepentingan yang sah dari orang lain. Hukum negara ini juga mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk membela beberapa kepentingan mendasar dai negara seperti melarang peluncuran beberapa bahan-bahan yang bersangkutan dengan keamanan nasional atau bahan-bahan yang bersangkutan dengan kasus-kasus yang sedang berada dalam proses pengadilan, memuji kriminalitas perang dan kejahatan anti umat manusia.
Pada kenyataan-nya, tidak hanya di Vietnam saja, barulah ada sanksi terhadap tindakan penyalah-gunaan kebebasan berbicara dan kebebasan jurnalisme untuk melanggar hukum, melinkan di Perancis atau Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman, Republik Korea, Singapura dll.. semuanya juga ada undang-undang dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang untuk menindak secara keras penyalah-gunaan kebebasan berbicara dan kebebasan jurnalisme.
Jelaslah, kebebasan berbicara di semua negara manapun juga ada pembatasan dalam kerangka hukum. Hal ini tergolong dalam kerangka pelaksanaan HAM sesuai dengan semua undang-undang umum dan Konvensi Internasional yang telah dipermufakatkan oleh komunitas internasional./.