Mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang HAM Vietnam merupakan tindakan yang salah

(VOVworld) – Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Amerika Serikat baru saja mengesahkan apa yang dinamakan “Rancangan Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM) Vietnam HR 1897”. Perihal rancangan Undang-Undang ini mengaitkan masalah HAM dengan bantuan-bantuan non kemanusiaan kepada Vietnam dan meminta kepada Pemerintah Amerika Serikat supaya mempunyai sikap yang lebih keras terhadap Vietnam dalam masalah HAM dan kebebasan beragama telah membuat opini umum internasional dan opini umum Vietnam merasa gusar. 

 Mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang HAM Vietnam merupakan tindakan yang salah - ảnh 1         

Melakukan pengamalan agama di provinsi Tay Ninh
(Foto: vietbao.vn)

Rancangan Undang-Undang tentang HAM Vietnam HR 1897 yang dicetuskan oleh dua legislator Partai Republik yaitu Ed Royce dan Chris Smith dengan harapan paksaan bahwa rancangan Undang-Undang ini akan membantu memperbaiki situasi HAM Vietnam, mendorong Vietnam menghormati kebebasan berkepercayaan, kebebasan berbicara dan semua hak demokrasi. Mereka mengeluarkan alasan bahwa “Vietnam sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran serius tentang HAM” , “Vietnam terus menjadi salah satu negara yang melakukan pelanggaran paling banyak terhadap kebebasan beragama di dunia”. Kabarnya bahwa para legislator tersebut belum pernah datang ke Vietnam. Untuk mengambil informasi hasil pungutan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang HR 1897, mereka mengadakan jajak pendapat dengan para saksi orang Vietnam, diantaranya ada banyak orang yang pernah melanggar hukum Vietnam, lalu mengeluarkan tuduhan-tuduhan bahwa Vietnam adalah salah satu negara yang melakukan pelanggaran paling banyak terhadap kebebasan beragama di dunia. Orang Vietnam punya cerita “Orang buta melihat gajah”, kalau diterapkan dalam keadaan ini, sebenarnya tepat. Hanya dengan melalui beberapa keadaan khusus, tidak tipikal, para legislator Amerika Serikat telah mengajukan tuduhan-tuduhan tentang kebebasan beragama, kebebasan HAM Vietnam, jelaslah bahwa mereka telah melukiskan satu gambar yang sepihak dan tidak tepat  tentang HAM di Vietnam. Para legislator ini bagaikan orang buta yang hanya menyedari sebagian dari badan gajah, tapi berani berbicara tentang seluruh tubuh gajah. Dengan demikian, informasi-informasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang HAM Vietnam HR 1897 dari mereka bukanlah informasi-informasi yang paling lengkap dan akurat tentang kebebasan HAM Vietnam, kalau tidak ingin dikatakan bahwa telah memutar-balikkan HAM Vietnam.

          Ketika berbicara bahwa di Vietnam kurang HAM, legislator Ed Royce dan Chris Smith, orang-orang yang selama ini kurang punya simpati terhadap  bagi masalah HAM Vietnam, nampaknya dengan sengaja melupakan kenyataan bahwa Vietnam telah mencapai banyak prestasi dalam menjamin HAM di semua bidang sipil, politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan yang telah dicatat oleh komunitas internasional. Ketika berbicara bahwa Vietnam kurang ada kebebasan beragama, legislator Chris Smith pasti dengan sengaja tidak ingat bahwa sejak tahun 2006, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat telah mengeluarkan Vietnam dari daftar negara-negara yang perlu mendapat perhatian khusus tentang kebebasan beragama. Laporan terbatu tentang kebebasan beragama dunia yang diajukan oleh Kemlu Amerika Serikat pada 20 Mei 2013 juga tidak meminta supaya mengembalikan Vietnam kedalam daftar ini. Legislator Smith yang menyatakan bahwa Vietnam “mengontrol semua kelompok agama, membatasi dan  menindas secara ketat semua aktivitas kepecayaan independen” , tapi tidak melihat bahwa terhitung sampai saat ini, Vietnam sudah punya hampir 20 juta penganut berbagai agama dengan 56.125 pemuka agama dan biarawan, itu belum menghitung puluhan ribu orang yang melakukan aktivitas semi profesionalamatir dalam agama-gama. Di seluruh Vietnam, agama Buddha punya 14.043 pagoda dan tempat ibadah, agama Kristiani punya 6.003 gereja dan tempat ibadah, agama Protestan punya hampir 500 gereja dan tempat ibadah, agama Cao Dai punya 1.284 tempat ibadah, agama Buddha sekte Hoa Hao punya 522 pagoda dan tempat ibadah, agama Islam punya 77 masjid dan lain-lain. Dipikirkan,angka-angka ini berbicara tentang kebebasan beragama di Vietnam lebih  baik terbanding dengan informasi-informasi yang diungkapkan oleh legislator Chris Smith.

Rancangan UU tentang HAM Vietnam HR 1897 dengan informasi- informasi yang memutar-balikkan situasi  tentang HAM dan agama di Vietnam, mengaitkan HAM  dengan bantuan bukan kemanusiaan bagi Vietnam dan mengusulkan kepada Pemerintah AS supaya menempatkan  syarat tentang HAM dalam proses perundingan tentang masuknya Vietnam ke dalam Traktat Kemitraan trans Pasifik (TPP) telah membuat opini umum  mengalami kegusaran.

          Di tengah-tengah  negara AS sendiri, legislator Faleomavaega, anggota Sub Komisi Departemen Hubungan Luar Negeri Parlemen AS , urusan Asia-Pasifik telah mengeluarkan komunike pers  untuk memyampaikan proses segera setelah  Rancangan UU HR 1897 diesahkan oleh Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen AS. Dengan cara memandang multi arah, Legislator Faleomavaega menunjukkan bahwa Rancangan UU HAM Vietnam 2013 tidak mencerminkan secara jujur situasi di Vietnam dan dipengaruhi oleh beberapa  orang  AS keturunan Vietnam yang tidak beriktikat baik terhadap Pemerintah Vietnam. Legislator Faleomavaega- veteran perang yang pernah  berpartisipasi pada perang di Vietnam beranggapan bahwa  intrik  menggulingkan pemerintahan dan mengeluarkan informasi yang salah tentang situasi HAM di Vietnam bukan cara bertindak yang tepat. Menurut dia, sudah sampai waktunya perlu mengesampingkan  masa lampau dan memulai proses  menyembuhkan luka- luka perang antara orang AS dan orang Vietnam.

Ada satu kenyataan yalah para pemimpin Vietnam dan AS telah  dan sedang melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mendorong kuat hubungan AS- Vietnam  dan mendorong  pengertian  tentang HAM antara dua negara. Sampai sekarang, mekanisme dialog HAM antara Vietnam dan AS dilakukan secara permanen dan efektif. Kedua negara telah dan sedang tidak henti-hentinya bekerjasama  dalam semua aktivitas perikemanusiaan, membantu korban agen oranye/dioxin  Vietnam dan mencari tulang- belulang serdadu AS yang hilang dalam perang di Vietnam. Demikian, pengesahan Komisi Hubungan Luar Negeri  Parlemen AS terhadap Rancangan UU tentang HAM Vietnam HR 1897 jelaslah  tidak membantu proses mendorong hubungan Vietnam-AS. Tindakan yang salah dan  bertentangan dengan aliran utama dalam  hubungan Vietnam- AS ini hanya menjadi tindakan yang tak berarti saja./.


Komentar

Yang lain