Ilustrasi (Foto: Majalah Keuangan)

Aksentuasi yang menjelujuri banyak isi yang dibahas di auditorium menunjukkan bahwa MN selalu bersinergi dan berjalan seperjalanan dengan Pemerintah untuk mengusahakan semua langkah yang berhasil-guna, tepat waktu dan cukup kuat guna membantu perekonomian dan komunitas badan usaha mengatasi kesulitan dan tantangan dewasa ini  serta pada tahun-tahun mendatang.

Merestrukturisasi perekonomian dan mengatasi patahnya dari rantai produksi

Wabah Covid-19, telah menimbulkan “patahnya” dari rantai produksi yang bisa berlarut-larut  selama bertahun-tahun. Untuk bisa menguruk kembali lubang dari rantai produksi, menurut hemat banyak anggota MN, selain usaha menyerap modal investasi asing secara selektif dan mengembangkan ekonomi swasta maka juga memperhitungkan peranan dominan dari ekonomi Negara menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, khususnya badan-badan usaha milik Negara yang sesuai dengan pedoman melakukan investasi di semua bidang  yang tidak dilakukan  oleh unsur-unsur ekonomi yang lain karena tidak memberikan hasil-guna serta tidak memenuhi semua tuntutan tentang jumlah modal investasi yang besar. Untuk melaksanakan hal itu, anggota MN Vietnam, Hoang Quang Ham menyatakan:

“Perlu meninjau kembali badan-badan usaha milik Negara–bagian pokok dari perekonomian Negara di dua segi. Yang pertama ialah harus melakukan investasi di bidang-bidang yang tidak dilaksanakan oleh unsur-unsur ekonomi yang lain maka efektivitas investasi yang dilaksanakan badan-badan usaha milik Negara tidak menuntut laba   atau koefisien penggunaan modal seperti yang dilaksanakan dalam syarat-syarat normal yang lain. Yang kedua ialah peseronisasi dan menarik kembali modal Negara harus dianggap sebagai pekerjaan melakukan restrukturisasi daftar investasi yang dilaksanakan Negara maka sumber uang yang dikumpul selain penyetoran anggaran keuangan untuk bidang investasi harus diperuntukkan bagi  usaha melakukan investasi dan memperluas badan usaha milik Negara bahkan membentuk badan usaha baru  untuk beraktivitas di bidang-bidang yang  tidak dilaksanakan oleh unsur-unsur ekonomi yang lain. Ini merupakan masalah yang perlu diatasi untuk merestrukturisasi perekonomian, mengatasi patahnya dari rantai produksi dan mengembangkan secara berkelanjutan dan berjangka panjang”.

Pada bulan-bulan awal tahun 2020, karena terkena pengaruh wabah Covid-19, Pemerintah telah memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk membantu badan usaha, kepala keluarga bisnis dan para pekerja. Namun, perlu memperhebat proses melaksanakan semua kebijakan ini, terutama berfokus mengatasi kesulitan yang dihadapi badan-badan usaha karena badan-badan usaha dianggap sebagai “tulang panggung” dari perekonomian. Anggota MN Vietnam dari Provinsi Bac Ninh, Nguyen Nhu So menyatakan:

“Memperhebat kebijakan fiskal tentang moneter, di antarnya memperhatikan kebijakan tentang arus  moneter agar badan usaha bisa mendekati arus moneter yang nyata, perlu mengeluarkan lagi paket-paket pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, memprioritaskan restrukturisasi dan perpanjangan semua pinjaman. Perlu melaksakan terobosan dalam reformasi prosedur bisnis, mendorong prosedur administrasi di atas pondasi digital untuk menghemat waktu dan biaya kepada badan usaha. Mengeluarkan kebijakan khusus untuk menyerap partisipasi badan-badan usaha dalam proses mengelola hasil pertanian untuk mengakomodasikan pasar domestik”.

Selangkah demi selangkah terbentuk kemampuan produksi nasional

Ekonomi digital merupakan satu keungulan dalam mengembangkan sosial-ekonomi dan dianggap sebagai solusi penting untuk memulihkan ekonomi pasca Covid-19. Selain menyempurnakan institusi, membuat mekanisne pengelolaan sesuai dengan lingkungan bisnis digital, menciptakan syarat yang kondusif bagi inovasi kreatif, Vietnam memerlukan semua kebijakan dan ketentuan yang menjelujuri untuk menegakkan perekonomian digital. Anggota MN Vietnam dari Provinsi Lao Cai, Le Thu Ha mengatakan:

Vietnam perlu berinisiatif  berpartisipasi pada kerangka-kerangka hukum regional dan internasional untuk mengambangkan ekonomi digital, mengeluarkan kebijakan memacu, mengembangkan dan membantu badan-badan usaha dalam menstranfer dan menerapkan teknologi-teknologi yang baru, menaruh perhatian pada semua kebijakan tentang pendekatan pembayaran yang aman. Mengembangkan secara sinkron struktur infrastruktur pokok yang termasuk pita lebar dengan kualitas tinggi di seluruh negeri. Membangun dan mengembangkan secara sinkron infrastruktur data nasional, berfokus mengembangkan semua cabang yang mempunyai kesiagaan tinggi seperti teknologi informasi, elektronik telekomunikasi, keselamatan  keamanan siber, industri manufaktur pintar, keuangan, perbankan, perdagangan elektronik, pertanian digital dan pariwisata digital”.

Untuk mencapai kebulatan pendapat, menciptakan ancang-ancang untuk melesat, membawa perekonomian berkembang secara berkelanjutan dan “tanpa ada orang yang tertinggal di belakang”, Pemerintah juga mengeluarkan haluan “jangan ada provinsi yang tertinggal di belakang”. Anggota MN Vietnam dari Provinsi Quang Binh, Nguyen Ngoc Phuong mengatakan:

“Pemerintah, semua kementerian dan instansi perlu mempertahankan dan menyesuaikan semua orientasi dalam menyerap investasi  ke daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan, menciptakan syarat bagi semua provinsi untuk mengembangkan sosial-ekonomi, melaksanakan dengan baik pekerjaan meningkatkan kualitas dan efektivitas kerjasama dan investasi asing sampai tahun 2030, menetapkan cabang dan bidang yang mendapat prioritas untuk menyerap keinisiatifan  semua kawasan dan provinsi yang tetap mengalami kesulitan”.

Vietnam telah mendapat kekaguman dari  komunitas internasional dalam perang melawan wabah Covid-19. Tercapainya hal itu karena ada solidaritas dan kesatuan  hati rakyat dan pimpinan berbagai tingkat. Sekarang, kesatuan  hati dan tekat tersebut sangat perlu dikembangkan dalam memulihkan perekonomian agar Vietnam cepat merebut kembali ancang-ancang pertumbuhan.